Sidoarjo || Agaranews.com – Tata kelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Tirta Sidoarjo kembali menjadi sorotan tajam publik. Sebagai instansi pelayanan publik yang vital, posisi direksi perusahaan pelat merah tersebut dinilai harus steril dari intervensi politik praktis dan praktik nepotisme. Tuntutan agar PDAM Delta Tirta dipimpin oleh kader internal berprestasi kini menguat demi memutus mata rantai dugaan mafia jabatan.
Berdasarkan kajian mendalam mengenai tata kelola air bersih di Kabupaten Sidoarjo, muncul aspirasi kuat mengenai penerapan Tiga Syarat Emas untuk calon Direktur Utama PDAM Delta Tirta.
Tiga kriteria utama tersebut meliputi merupakan putra daerah, telah mengabdi minimal 20 tahun di internal perusahaan, serta memahami seluk-beluk teknis dan manajemen secara mendalam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kompetensi internal dinilai sangat krusial mengingat kompleksitas geografis wilayah Sidoarjo. Pemimpin yang meniti karier dari bawah di instansi tersebut dianggap jauh lebih menguasai titik-titik krusial di lapangan, di antaranya Peta kerawanan jaringan pipa tua yang rentan mengalami kebocoran pada jam-jam padat distribusi. Mitigasi perubahan kualitas air akibat siklus alam, seperti fenomena pasang surut air laut atau intrusi air asin (rob). Karakteristik dan kompetensi riil dari seluruh jajaran Sumber Daya Manusia (SDM) internal.
Sebaliknya, penunjukan figur eksternal yang sarat muatan politis atau sekadar titipan dikhawatirkan hanya akan melahirkan kebijakan berorientasi jangka pendek. Pola rekrutmen non-profesional seperti ini dinilai berpotensi merugikan warga Sidoarjo sebagai konsumen akhir pelayanan air bersih.
Merespons urgensi pembenahan di tubuh BUMD tersebut, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Provinsi Jawa Timur angkat bicara.
Kepala Bidang Ekonomi DPD GRIB Jaya Jatim, Slamet Joko Anggoro, menegaskan bahwa Kabupaten Sidoarjo sudah saatnya menerapkan sistem Talent Pool (kaderisasi berjenjang) yang transparan dan akuntabel dalam menyeleksi pucuk pimpinan BUMD.
“Berantas mafia jabatan itu bukan sekadar slogan, tapi harus dimulai dari komitmen rekrutmen. Kalau direkturnya hasil titipan partai atau oknum tertentu, otomatis tata kelolanya morat-marit. Dampaknya sistemik rekrutmen diisi kedekatan personal, anggaran proyek rawan mark-up, dan air bersih yang merupakan hak dasar rakyat malah dijadikan komoditas politik,” ujar Slamet Joko Anggoro saat dikonfirmasi, Selasa (23/6).
Lebih lanjut, Slamet menambahkan bahwa figur yang telah mengabdi selama sedikitnya 20 tahun dan merangkak dari posisi bawah mulai dari mandor, kepala seksi, kepala bagian, hingga jajaran direksi akan memiliki rasa handarbeni (rasa memiliki) yang tinggi terhadap keberlangsungan perusahaan.
“Kita butuh pemimpin yang berintegritas dan kompeten. Rumangsa handarbeni, ojo rumongso bener. Artinya, dia paham teknis keuangan dan manajemen, tapi tetap membumi, mau mendengar masukan karyawan bawah dan keluhan warga sebagai pelanggan,” kata Slamet.
Ia juga menegaskan pentingnya menjaga orientasi pelayanan publik agar PDAM Delta Tirta tidak melulu dijadikan ladang mengeruk keuntungan oleh oknum tertentu.
“Fokusnya jelas, agar bagaimana air mengalir lancar ke rumah warga tanpa tarif yang mencekik. Kas PDAM harus sehat, bukan jadi sapi perahan,” pungkas Kabid Ekonomi GRIB Jaya Jatim dan s sekaligus Pembina di DPC Sidoarjo. (A.H/Lia Hambali)
