Tanah Karo – 4 Juni 2026 AgaraNews. Net — Ratusan warga Desa Doulu & Desa Semangat Gunung menggelar unjuk rasa di Kantor Bupati Karo, Kamis 4/6/2026 mulai pukul 10.15 WIB. Aksi dipicu ” kebijakan Pemkab Karo soal pengelolaan retribusi air panas ” yang dinilai sepihak dan memicu konflik di tengah masyarakat.
Massa datang dengan truk roda 6, sepeda motor, serta membawa spanduk, poster, dan pengeras suara. Aksi mendapat pengawalan ketat dari Polsek Berastagi, gabungan Polres Karo, Satpol PP, dan Damkar. Polres Karo membentangkan spanduk himbauan agar aspirasi disampaikan tertib, aman, dan damai.
Penanggung jawab aksi Hermonsyah Barus dalam orasinya menyebut SK Mandat panitia pengutipan Retribusi lama ” belum habis masa berlaku “. Namun Dinas Budporapar Karo menerbitkan ” SK Mandat baru tanpa musyawarah ” dengan warga Doulu & Semangat Gunung.
“Kebijakan Pemda Karo ini menuai konflik hingga hampir terjadi bentrok fisik antar warga. Mencoreng citra wisata Karo dan berdampak ke kunjungan wisata serta nasib pengusaha di Doulu dan Semangat Gunung*,” ujar Hermonsyah.
Ada 4 Tuntutan Massa ke Bupati Karo
Dalam surat pemberitahuan aksi, massa menyampaikan :
1. Mempertanyakan penerbitan mandat baru Retribusi air panas oleh Dispar Karo tanpa sosialisasi ke warga Doulu & Semangat Gunung
2. Keberatan SK mandat baru diterbitkan sebelum SK mandat lama berakhir
3. Mengecam pemutusan sepihak koordinasi penyetoran PAD ke Dispar yang selama ini rutin
4. Mendesak Bupati Karo cabut/batalkan mandat baru + mencopot Kadis Pariwisata Juni Antomi Kemit, S.STP, M.Si yang dituding memicu Kegaduhan
Aksi ini lanjutan surat keberatan warga ke Pemkab Karo yang belum direspons.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Awalnya Wabup Karo Komando Tarigan, SP dengan didampingi Sekda Karo, Kurnia Putra Ginting, Para Asisten, Staf Ahli, Kadis Budporapar Juni Antomi Kemit, Kalak Kesbangpol, dan Camat Berastagi Ijin Guru Singa merespons tuntutan warga dengan mengatakan akan mencabut SK lama dan SK baru dan pengutipan dihentikan sementara. 
Namun massa kurang puas dengan keputusan itu, massa meminta hanya SK baru saja yang dicabut. Situasi sempat ricuh dan massa pun mendesak untuk masuk ke dalam Kantor Bupati.
Akhirnya Wabup Komando Tarigan menyatakan demi kondusivitas wisatawan & pelaku usaha mengajak massa mediasi di Ruang Rapat Kantor Bupati dan dihadiri beberapa orang perwakilan massa saja.(Lia Hambali)
