Oleh : Jacob Ereste
Opini, AgaraNews. Net // Etika dan moral yang terbingkai dalam akhlak mulia dapat menjamin tata kelola pemerintahan yang jujur, ikhlas, bersih dan berkeadilan. Demikian juga kultur politik yang santun, konsisten, harus dijaga oleh etika, moral dan keutuhan akhlak yang mulia untuk tidak mengedepankan kepentingan pribadi, kelompok maupun geng — nepotisme — karena yang patut dan terhormat adalah mengedepankan kepentingan rakyat atau orang banyak.
Budaya rangkap jabatan — tak hanya dilingkungan eksekutif dan eksekutif — tapi juga yang utama dalam partai politik, sekarang telah menjadi bagian dari trend yang membudaya, bahkan dianggap reputasi yang membanggakan. Akibatnya, kepentingan politik jadi bersilangan dengan tugas dan fungsi pejabat negara yang mesti mengabdikan diri sepenuhnya bagi bangsa dan negara, tidak berbaur dengan kepentingan politik yang cuma untuk membidik dan mempertahankan kekuasaan, tidak atas dasar integritas dan kapabilitas yang penuh dalam memposisikan diri sebagai abdi negara dan pelayan untuk rakyat. Inilah bagian terburuk dari kekacauan tata kelola negara dan bangsa yang sangat merugikan bangsa dan negara utamanya untuk kepentingan rakyat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kondisi dan situasi serupa itu, jelas pelayanan bagi rakyat dalam tata kelola negara yang ideal — yang baik dan benar — menjadi persoalan mendasar, lantaran selalu berbenturan dengan kepentingan partai — kelompok tertentu — hingga tidak mungkin netral, apalagi diharap bisa dan mau berpihak pada rakyat. Ketika awal reformasi 1998 dilanjutkan oleh Presiden BJ. Habibie, jelas bukan hanya anggota kabinet dan Presiden harus melepaskan jabatan di partai — atau hanya memilih menjadi pengurus partai seperti yang dilakukan Akbar Tanjung sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang memilih mundur sebagai Menteri Sekretaris Negara. Sementara sekarang, bukan hanya Presiden yang bisa menjadi pengurus partai politik, tetapi juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat banyak yang menjadi pengurus partai politik di negeri ini.
Karena itu, tidaklah berlebih bila banyak pengamat yang meresahkan keberadaan dari partai politik yang kini terkesan tidak hanya menguasai politik di pemerintahan, tapi juga menguasai politik rakyat, hingga kedaulatan di Indonesia tidak lagi berada dalam genggaman rakyat, tapi telah menjadi semacam koloni dari partai politik. Sementara partai politik semakin sulit diharap menjadi kawah candradimuka pendidik dan motor pembangkit kader politik, katena orientasi partai politik hanya membidik kekuasaan dengan berbagai cara — utamanya — uang, sehingga budaya politik uang pun begitu meraja lela dan penuh keleluasan untuk memuluskan langkah politik menggamit kekuasaan.
Akibatnya — dari perkawinan silang politik dan uang — telah melahirkan budaya politik uang dan uang politik untuk memperoleh uang, dan politik uang untuk memperoleh jabatan politik yang memiliki akses luas pada kekuasaan dalam berbagai bentuk.
Kerusakan etika, moral dan akhlak politik yang berimbas pada tata kelola pemerintahan yang jujur, ikhlas, bersih dan berkeadilan ini terkesan jauh seperti panggang dari api. Tak masak sempurna, sehingga terasa magel dan hambar seperti sayur tanpa bumbu penyedap yang tak mungkin enak untuk dijadikan menu bergizi bagi rakyat. Oleh karena itu, untuk membenahi menu yang tidak bergizi dan juga tidak mungkin lezat ini diperlukan koki peracik yang sabar dan tangguh penuh dedikasi serta pengabdian tanpa pamrih. Sebab untuk membenahi kondisi politik dan tata pemerintahan yang kacau ini diperlukan tangan dingin seorang pemimpin spiritual yang gigih dan tekun penuh kesabaran menata etika dan moral untuk membentuk akhlak mulia sosok seorang pamong, Ing Ngarso sung tulodo, Ing madyo mangun karso, Tut wuri handatani. Lalu adakah konsepsi pendidikan yang telah diwariskan Suryadi Suryaningrat sebagai tokoh pendidikan Indonesia yang dengan rendah hati menanggalkan gelar dan nama ningratnya agar lebih dekat dengan rakyat ?
Pada hari ini, justru sebaliknya, seperti budaya politik kita yang juga penuh rias pencitraan. Hingga gelar palsu pun mau dibeli dengan harga yang mahal untuk sekedar melengkapi tampilan agar terkesan wah dan mewah. Memang pada akhirnya kemerdekaan finansial dapat menghantar menggamit kebebasan intelektual, meski semu atau semacam barang imitasi untuk sekedar penghias diri. Kendati nilainya harus membuat kesibukan ekstra yang melelahkan.
Jadi, konsepsi pendidikan nasional yang dipahami hanya untuk rakyat, jelas salah, pendidikan sejatinya untuk mereka berada pada posisi Ing ngarso (sung tulodo) harus lebih utama, baru kemudian untuk mereka yang berada pada Ing madyo (mangun karso) hingga akhirnya baru bisa berharap pada kawulo yang menhadi Tut wuri handayani.(Lia Hambali)
Banten, 19 Mei 2026
