Ketua Fraksi Silayakh Tegaskan Data Bukan Asal Klaim, Kabid PUPR Sebut Sisa Anggaran Jadi Kewajiban 2025

HIDAYAT DESKY

- Redaksi

Senin, 20 Juli 2026 - 16:34 WIB

50202 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ACEH TENGGARA, AGARANEWS– Polemik mengenai realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Tenggara terus bergulir. Ketua Fraksi Silayakh DPRK Aceh Tenggara, M. Rapy SKD, menegaskan bahwa data yang disampaikannya terkait realisasi anggaran bukan sekadar asumsi, melainkan berdasarkan hasil rapat ekspos Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) serta hasil peninjauan langsung Komisi C DPRK di lapangan.

Pernyataan itu disampaikan M. Rapy sebagai tanggapan atas bantahan Kepala Dinas PUPR Aceh Tenggara, Sadli, ST, yang sebelumnya menyebut tudingan mengenai realisasi anggaran hanya 76 persen tidak memiliki dasar yang jelas.

Menurut M. Rapy, angka tersebut mengacu pada hasil Rapat Ekspos Tahun 2026 terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2025, yang kemudian diperkuat melalui inspeksi lapangan yang dilakukan Komisi C DPRK Aceh Tenggara selama dua hari.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kalau untuk faktanya kita cek ke lapangan. Data itu berdasarkan hasil cek lapangan Komisi C selama dua hari,” ujar M. Rapy melalui pesan WhatsApp kepada wartawan, Senin (20/7/2026).

Ia menjelaskan, Komisi C turun langsung ke sejumlah desa untuk meninjau berbagai proyek yang menjadi sorotan. Menurutnya, peninjauan tersebut juga diikuti oleh Kepala Dinas PUPR Aceh Tenggara beserta jajarannya.

“Berdasarkan rapat ekspos Tahun 2026, LKPJ Tahun Anggaran 2025. Jadi kami tidak asal bersuara seperti yang disebutkan oleh Kadis. Di lapangan kami, Komisi C langsung turun ke beberapa desa selama dua hari dan Kadis PUPR ikut serta,” tegasnya.

Kabid Bina Marga Beri Penjelasan

Di sisi lain, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Aceh Tenggara, Nazmy Ariarma, ST., MT., turut memberikan penjelasan terkait angka realisasi anggaran sebesar 76 persen yang menjadi perdebatan.

Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp pada Senin (20/7/2026), Nazmy mengatakan bahwa realisasi sekitar 76 persen merupakan kondisi pada Tahun Anggaran 2024, sedangkan sisa anggaran menjadi kewajiban pembayaran pada Tahun Anggaran 2025.

“Yang setahu saya, realisasi 76 persen, sisanya menjadi kewajiban tahun 2025. Artinya tidak terbayar semua di tahun 2024,” ujarnya.

Penjelasan Kabid Bina Marga tersebut memberikan konteks bahwa sisa anggaran yang belum terealisasi pada 2024 tidak serta-merta hangus, melainkan menjadi kewajiban pembayaran pada tahun anggaran berikutnya.

Sebelumnya

Sebelumnya, Ketua Fraksi Silayakh DPRK Aceh Tenggara mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran dan pelaksanaan sejumlah proyek Dinas PUPR Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2024.

Desakan itu disampaikan setelah pihaknya mengaku menemukan sejumlah persoalan, mulai dari rendahnya serapan anggaran, dugaan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang belum berfungsi optimal, dugaan penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi, hingga pembangunan sanitasi yang disebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Dalam Laporan Jilid I yang dipaparkannya, M. Rapy menyebut Dinas PUPR Aceh Tenggara mengelola pagu anggaran sebesar Rp106.165.865.181 pada Tahun Anggaran 2024

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PUPR Aceh Tenggara, Sadli, ST, menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat apabila tidak didukung data teknis dan laporan keuangan resmi.

“Tuduhan itu tidak mendasar. Perhitungan realisasi anggaran harus melalui data teknis dan laporan keuangan. Dasarnya dari mana menyebut realisasi hanya 76 persen? Kalau hanya berdasarkan dugaan, siapa saja bisa menyampaikan dugaan,” kata Sadli.

Perbedaan penjelasan antara DPRK dan jajaran Dinas PUPR mengenai realisasi anggaran tersebut menunjukkan adanya perbedaan interpretasi terhadap data. Di satu sisi, DPRK menilai kondisi itu layak diaudit sebagai bagian dari fungsi pengawasan, sementara pihak PUPR menyatakan mekanisme realisasi anggaran harus dipahami berdasarkan ketentuan administrasi dan laporan keuangan pemerintah.

 

(Saipul)

Berita Terkait

Babinsa Koramil 02/Seunagan Bantu Petani Rawat Tanaman Kacang Tanah Di Desa Binaan
Babinsa laksanakan komsos bersama warga binaan
Terjalin Hubungan Yang baik kepada masyarakat Desa Binaan Babinsa ingatkan tentang Bahaya judi Online  
Babinsa Posramil Beutong Ateuh Banggalang Komsos Bersama Tokoh Pemuda di Desa Binaan
Tingkatkan Kemampuan Bela Diri Prajurit, Staf Ops Kodim 0116/Nagan Raya Gelar Latihan Bersama dan Ujian Kenaikan Sabuk PSM
Babinsa Dampingi Pembangunan KDKMP, Pekerjaan Pasang Batako dan Pemasangan Mal Tiang
TNI Hadiri Babinsa Cor Pondasi Jembatan Gantung Perintis
Babinsa Posramil Bukit Tusam Kebut Jembatan Beton Fokus Pekerjaan Cor Lantai

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 09:41 WIB

Babinsa Koramil 02/Seunagan Bantu Petani Rawat Tanaman Kacang Tanah Di Desa Binaan

Kamis, 19 November 2026 - 09:39 WIB

Babinsa laksanakan komsos bersama warga binaan

Kamis, 19 November 2026 - 09:36 WIB

Terjalin Hubungan Yang baik kepada masyarakat Desa Binaan Babinsa ingatkan tentang Bahaya judi Online  

Kamis, 19 November 2026 - 09:34 WIB

Babinsa Posramil Beutong Ateuh Banggalang Komsos Bersama Tokoh Pemuda di Desa Binaan

Kamis, 19 November 2026 - 09:31 WIB

Tingkatkan Kemampuan Bela Diri Prajurit, Staf Ops Kodim 0116/Nagan Raya Gelar Latihan Bersama dan Ujian Kenaikan Sabuk PSM

Kamis, 19 November 2026 - 08:07 WIB

TNI Hadiri Babinsa Cor Pondasi Jembatan Gantung Perintis

Kamis, 19 November 2026 - 08:04 WIB

Babinsa Posramil Bukit Tusam Kebut Jembatan Beton Fokus Pekerjaan Cor Lantai

Kamis, 19 November 2026 - 08:02 WIB

Ringankan Pekerjaan Warga Desa Binaan Babinsa Bantu Cor Pondasi Rumah

Berita Terbaru

ACEH

Babinsa laksanakan komsos bersama warga binaan

Kamis, 19 Nov 2026 - 09:39 WIB