Tanah Karo– Selasa, 14 Juli 2026, AgaraNews . Net // Langkah Kejaksaan RI menuju birokrasi digital terus dikebut. Memasuki hari kedua, Focus Group Discussion / FGD Tematik Bidang Pengawasan Tahun 2026 kembali diikuti secara virtual oleh jajaran Kejaksaan Negeri Karo.
Jika pada hari pertama pembahasan lebih bersifat konseptual dan kebijakan, maka sesi hari kedua ini diarahkan pada hal yang lebih teknis dan aplikatif. Yaitu bagaimana setiap satuan kerja, termasuk Kejari Karo, dapat mengimplementasikan sistem pengawasan berbasis teknologi secara efektif di lapangan.
Dua agenda besar menjadi sorotan pada FGD hari kedua ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertama, Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Prisma.
Aplikasi Prisma merupakan platform digital terintegrasi yang dikembangkan Kejaksaan RI khusus untuk mendukung fungsi pengawasan. Melalui aplikasi ini, pimpinan di setiap tingkatan dapat memantau langsung jalannya roda organisasi secara lebih cepat dan akurat.
Kedua, Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah / SPIP.
SPIP adalah kerangka kerja untuk memastikan kegiatan organisasi berjalan sesuai tujuan, aturan, dan bebas dari penyimpangan. Penguatan SPIP melalui digitalisasi menjadi kunci agar pengawasan tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi benar-benar berdampak.
Dengan terintegrasi nya data dalam satu sistem, Aplikasi Prisma memberikan kemudahan besar bagi Kejari Karo dalam menjalankan 3 fungsi pengawasan utama :
1. Pemantauan Kinerja Secara Real Time
Setiap program kerja, capaian kinerja, dan target anggaran dari masing-masing bidang dapat dipantau langsung. Pimpinan dapat segera melihat hambatan dan mengambil langkah korektif lebih dini. Ini menekan potensi keterlambatan dan inefisiensi.
2. Pengelolaan Laporan Pengaduan Masyarakat / Lapdu yang Akuntabel
Setiap pengaduan yang masuk dari masyarakat kini wajib dicatat dan ditindaklanjuti melalui sistem. Mulai dari penerimaan, verifikasi, disposisi, hingga status penyelesaian dapat dilacak. Dengan begitu, transparansi penanganan aduan meningkat dan kepercayaan publik terjaga.
3. Monitoring Penyelesaian Tunggakan Denda Verstek
Aplikasi ini juga memuat modul khusus untuk memantau tunggakan denda verstek. Dengan sistem peringatan otomatis, jaksa eksekutor dapat lebih proaktif menagih dan menyetorkan penerimaan negara bukan pajak / PNBP ke kas negara secara tepat waktu.
“Intinya, semua proses jadi lebih ” transparan, cepat, dan akuntabel “. Data tidak lagi tercecer di kertas atau file yang berbeda-beda. Semua ada dalam satu dashboard,” ujar salah satu peserta FGD dari Kejari Karo.
Kehadiran Kejari Karo dalam FGD ini menunjukkan keseriusan institusi Adhyaksa di daerah dalam menyukseskan program nasional Kejaksaan.
Kepala Kejaksaan Negeri Karo, Edmond N Purba S.H, M.H melalui perwakilannya menegaskan bahwa transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Terutama untuk memperkuat fungsi pengawasan internal.
“Kejaksaan Negeri Karo terus beradaptasi dengan transformasi digital. Tujuannya sangat jelas: memastikan fungsi pengawasan internal berjalan maksimal. Karena dari pengawasan yang kuat, akan lahir pelayanan publik yang bersih, profesional, dan berintegritas,” tegasnya.
Implementasi Aplikasi Prisma dan penguatan SPIP diharapkan menjadi fondasi bagi Kejari Karo untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola, meminimalisir risiko, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Karo.
Dengan sistem yang semakin modern, Kejaksaan diharapkan dapat menjadi lembaga penegak hukum yang tidak hanya tegas, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan zaman.(Lia Hambali)
Sumber : Humas Kejaksaan Negeri Karo_
