Simalungun, AgaraNews . Net — Pekerjaan replanting atau peremajaan tanaman kelapa sawit di Unit Kebun Bah Jambi, PTPN IV, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, mendapat sorotan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) BOPPAN RI. Sorotan tersebut muncul setelah Ketua Umum DPP LSM BOPPAN RI, Tuandi Sianipar, bersama salah satu kru media turun langsung ke lokasi untuk melakukan peninjauan pekerjaan replanting di Afdeling 5 Unit Kebun Bah Jambi pada Jumat, 21 Agustus 2026, sekitar pukul 11.30 WIB. Peninjauan tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan sekaligus melihat secara langsung kondisi pekerjaan di lapangan.
Dalam peninjauan tersebut, Tuandi Sianipar menyampaikan bahwa terdapat sejumlah hal yang menurut pengamatan pihaknya perlu mendapatkan perhatian dan pemeriksaan lebih lanjut dari manajemen PTPN IV. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pekerjaan replanting, khususnya proses pencacahan batang kelapa sawit. Menurut Tuandi, hasil pekerjaan yang terlihat di lapangan diduga belum sepenuhnya sesuai dengan ukuran atau ketentuan teknis yang menjadi acuan pekerjaan. Karena itu, pihaknya meminta agar pelaksanaan pekerjaan tersebut diperiksa kembali dengan mengacu pada juknis dan Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) yang ditetapkan perusahaan.
Selain pekerjaan replanting, pembuatan parit isolasi di Afdeling 5 Unit Kebun Bah Jambi juga menjadi perhatian LSM BOPPAN RI. Dari hasil peninjauan lapangan, Tuandi menilai terdapat dugaan ketidaksesuaian pada dimensi parit, terutama menyangkut ukuran lebar, tinggi, dan kedalaman. Menurutnya, pekerjaan konstruksi maupun pekerjaan pendukung dalam kegiatan replanting harus mengikuti spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, diperlukan pengukuran secara langsung untuk memastikan apakah hasil pekerjaan di lapangan telah memenuhi standar yang ditentukan atau terdapat perbedaan antara spesifikasi dengan kondisi sebenarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tuandi menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin mengambil kesimpulan sepihak sebelum adanya pemeriksaan resmi dan pengukuran teknis dari pihak yang berwenang. Namun, dugaan adanya perbedaan antara hasil pekerjaan di lapangan dengan acuan teknis tersebut, menurutnya, perlu segera ditindaklanjuti. “Kami meminta pihak kantor direksi PTPN IV segera turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi pekerjaan yang sebenarnya. Jangan hanya menerima laporan dari bawah, tetapi lakukan pemeriksaan langsung agar semuanya jelas dan transparan,” ujar Tuandi Sianipar.
Ketua Umum DPP LSM BOPPAN RI itu juga mendesak manajemen PTPN IV agar melakukan evaluasi terhadap pihak pelaksana atau pendor yang mengerjakan replanting dan pembuatan parit isolasi di Afdeling 5. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, kontrak, juknis, maupun RAP, Tuandi meminta perusahaan memberikan tindakan atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara serius untuk memastikan kualitas pekerjaan sekaligus mencegah potensi kerugian yang dapat timbul akibat pekerjaan yang tidak sesuai standar.
Lebih lanjut, Tuandi juga meminta Polda Sumatera Utara agar turut memberikan perhatian dan melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Ia mengatakan bahwa dugaan yang muncul dari hasil peninjauan lapangan perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen, pengukuran fisik pekerjaan, serta perhitungan volume dan spesifikasi secara objektif. “Kami menegaskan kepada pihak Polda Sumut agar segera turun ke lokasi apabila memang terdapat dugaan kecurangan yang berpotensi merugikan negara,” tegas Tuandi.
Tuandi menambahkan, LSM BOPPAN RI akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan pekerjaan di Afdeling 5 Unit Kebun Bah Jambi PTPN IV. Pihaknya juga meminta agar seluruh pihak yang terkait memberikan klarifikasi dan membuka data pekerjaan apabila diperlukan, sehingga masyarakat dapat mengetahui apakah pelaksanaan replanting dan pembuatan parit isolasi tersebut benar-benar telah sesuai ketentuan. Menurutnya, pemeriksaan secara terbuka dan profesional akan menjadi langkah penting untuk membedakan antara persoalan teknis, kesalahan pelaksanaan, maupun dugaan penyimpangan yang lebih serius.
Dengan adanya peninjauan tersebut, LSM BOPPAN RI berharap manajemen PTPN IV segera mengambil langkah konkret dengan turun langsung ke lokasi dan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pekerjaan replanting serta parit isolasi di Afdeling 5. Tuandi menegaskan bahwa seluruh dugaan yang disampaikan pihaknya harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila pekerjaan terbukti sesuai dengan juknis dan RAP, maka hal tersebut dapat menjadi klarifikasi bagi semua pihak. Namun apabila ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran, ia meminta agar dilakukan perbaikan dan tindakan sesuai aturan. “Kami hanya ingin pekerjaan dilaksanakan secara transparan, sesuai ketentuan, dan tidak ada pihak yang dirugikan,” pungkas Tuandi Sianipar.(BT/Lia Hambali)
