Kepahiang, AgaraNews. Net // Pemerintah Desa Kuto Rejo, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang menggelar Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa RKPDes tahun 2027. Musyawarah ini jadi langkah awal perencanaan pembangunan desa dengan prinsip transparan dan partisipatif, agar program yang jalan benar-benar sesuai kebutuhan warga.
Kegiatan berlangsung terbuka, semua aspirasi masyarakat didengar langsung sebelum jadi acuan kerja pemerintah desa setahun ke depan.
Musyawarah dipimpin Ketua BPD Hendri Yoga Bela bersama anggota BPD Desa Kuto Rejo. Keterlibatan BPD jadi kunci agar proses perencanaan tidak sepihak dan tetap diawasi wakil rakyat desa.
Turut hadir unsur lengkap lintas sektor :
1. Pemerintah Kecamatan : Amrullah selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Kepahiang
2. Kabupaten : Tim ahli dari Kabupaten Kepahiang Samsunir, perwakilan Dinas PMD, dan pendamping desa
3. Tokoh Masyarakat : Cerdik pandai desa, alim ulama, dan pengurus peribadahan Desa Kuto Rejo
Kehadiran semua pihak ini memastikan RKPDes 2027 disusun dengan data, kebutuhan riil warga, dan nilai kearifan lokal.
Kepala Desa Kuto Rejo H. Nurkholis didampingi Sekdes Rinang Pangku Alam menegaskan, untuk tahun 2027 pemerintah desa akan menerima aspirasi masyarakat dan usulan para kader PKK melalui BPD.
“Hal itu acuan kami, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Itu pun kita akan lihat juga anggaran yang diterima untuk kita kelola,” kata Kades H. Nurkholis.
Artinya, usulan warga tidak hanya ditampung tapi juga disesuaikan dengan pagu anggaran. Jadi program yang masuk RKPDes realistis, bisa dikerjakan, dan tepat sasaran.
Harapan Kades H. Nurkholis ke depan jelas: pembangunan fisik harus jalan, tapi SDM warga juga harus naik.
“Mari kita terapkan pembangunan serta meningkatnya SDM masyarakat agar Desa Kuto Rejo Kecamatan Kota Kepahiang, Kabupaten Kepahiang akan lebih maju. Terbentuklah masyarakat lebih mandiri dan produktif, dalam kesehatan menjauhi hal-hal negatif, agar terbentuk kehidupan lebih baik ke depannya,” tutupnya.
Dengan RKPDes 2027 yang disusun terbuka, Desa Kuto Rejo ingin memastikan tidak ada lagi program “siluman”. Semua ada, karena suara warga. Dari aspirasi, jadi rencana, lalu jadi pembangunan yang dirasakan langsung.(Dank Amrel)
