Oleh : Jacob Ereste
Opini, AgaraNews. Net // Hasrat Joko Widodo untuk menyambangi seluruh rakyat Indonesia di berbagai pelosok tabah air mulai bulan Juni 2026 baik juga segera dilakukan untuk menguji ketangguhannya membangun kekuatan politik dengan merengkuh dukungan rakyat, baik yang tertarik pada sosok Joko Widodo sendiri, atau Gibran Rakabuming Raka untuk tetap menduduki jabatan sebagai Wakil Presiden — atau bahkan Presiden Indonesia pada 2029-2034, maupun penguatan posisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk Kaesang Pangarep sebagai pemilik partai untuk mengambil bagian dari wilayah politik di Indonesia.
Karena itu, tiga sasaran pokok yang menjadi target dari kampanye Joko Widodo ke berbagai daerah di tanah air kita — katena belum menyebut komunitas warga Indonesia yang ada di luar negeri — jelas akan menggelontorkan dana yang super gede nilainya. Lalu dari mana sumber dana itu bisa diperoleh, jadi mengingatkan pada kehebohan bunker duit yang pernah menjadi pembicaraan publik, bahwa sungguh benar adanya dana tersebut. Coba saja bayangkan mulai dari persiapan merancang rencana acara, hingga saat perjalanan dan mewujudkan acara yang harus menarik di masing-masing tempat pelaksanaan acara tersebut — duit yang harus digelontorkan jelas tidak sedikit untuk mensukseskan acara tersebut. Belum lagi oleh-oleh yang perlu dipersiapkan dan dibawa dari Solo, seperti membuat seperangkat keperluan partai yang diperlukan, memelihara relawan yang ada di daerah serta menyediakan menu pertemuan yang bergizi dan sehat — forum dialog, materi dialog dan janji-janji dari dialog untuk memenuhi PO permintaan minimal yang harus nyata diwujudkan untuk keberlanjutan program kampanye yang mengusung tiga pokok utama dari tujuan blusukan itu dilakukan.
Sebagai pemerhati gerak pembangunan bangsa Indonesia, pengamatan penulis dalam program blusukan Joko Widodo untuk menyambangi seluruh rakyat Indonesia yang ada di daerah — belum termasuk rincian dan teknisnya jika ingin juga menyambangi warsa bangsa Indonesia yang ada di luar negeri — sungguh merupakan momentum yang penting dan perlu untuk diujicoba agar dapat dipahami respon positif serta respon negatif dari seluruh lapisan warga masyarakat yang selama ini tidak mendapat pendidikan politik yang memadai dan tidak ideal dari partai politik yang ada. Begitu juga sebaliknya dari blusukan politik Joko Widodo ke berbagai daerah yang ada di seluruh Indonesia, dapat diketahui kemampuan Joko Widodo untuk mengedukasi rakyat — dan sebaliknya untuk memahami respon warga masyarakat dalam arti politik, ekonomi maupun budaya politik yang sudah semakin dewasa atau masih tetap kekanak-kanakan, sehingga tetap teguh pada “politik uang”, atau sudah berubah dengan strategi politik “ambil uangnya” dengan tetap mengabaikan rayuan gombal yang ditebarkan.
Janji-janji politik ini — baik dari pihak Joko Widodo maupun dari warga masyarakat di desa — yang selama ini selalu dianggap berada di bawah estimasi kecerdasan politik — perlu juga diketahui agar usaha pihak lain untuk terus membangun kesadaran dan kecerdasan rakyat bisa lebih tepat dilakukan. Sebab jika tidak, “jangan-jangan kita pun kelak sedang menggarami laut” yang sesungguhnya tidak cukup akrab dalam tata pergaulan yang kita miliki.
Sekiranya sungguh sejak awal Juni 2026 ini program blusukan Joko Widodo untuk keliling jagat negeri ini, tampaknya cukup waktu jika dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai target ke tahun Pemilu 2029 yang tinggal dua tahun lagi masa tuai akan dilakukan, berhasil atau tidak. Namun toh, semua itu kembali kepada pundi-pundi yang mau dikuras dari brankas yang ada di bungker entah dimana tempatnya disembunyikan.
Jadi dari program blusukan Joko Widodo ke seluruh daerah di Indonesia, kelak bisa segera ditakar kemampuan mengedukasi rakyat, kehebatan finansial, serta kualitas hasil akhir yang dapat ditonton pada momentum Pemilu 2029. Kecuali itu, tentu saja efek politik dan ekonomi serta budaya yang tengah berlangsung dapat segera ditakar, apa dan bagaiman kualitas dan mutunya untuk kemaslahatan bangsa dan juga bagi negara Indonesia untuk memasuki Era Indonesia Emas yang kelak akan terbilang seabad dalam janji konstitusi kita. Setidaknya, bebas dari kemiskinan dan bebas dari kebodohan agar tak lagi menjadi olok-olok dari diri kita sendiri. ( Lia Hambali)
Banten, 31 Mei 2026
