Jakarta, AgaraNews. Net // Komitmen Presiden RI Prabowo Subianto untuk menegakkan Sistem Ekonomi Konstitusi melalui Visi-Misi Asta Cita dinilai membutuhkan konsistensi kebijakan agar program pemerintah berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan berkeadilan.
Hal itu disampaikan Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori, dalam analisisnya terkait tantangan struktural Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Tanpa konsistensi, restrukturisasi perekonomian nasional melalui transformasi kebijakan dan kelembagaan tidak akan berhasil di masa depan,” tegas Defiyan di Jakarta pada Kamis,(4/6/2026).
*5 Isu Kunci APBN dan Asta Cita*
Defiyan memetakan setidaknya lima permasalahan kunci yang berkaitan dengan keterbatasan anggaran negara:
*1. Alokasi MBG Terlalu Dominan*
Proporsi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai terlalu besar jika dibandingkan dengan sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin.
*2. Swasembada Pangan Butuh Koperasi & BUMN*
Prioritas pembangunan sektor agro industry complex harus diperkuat lewat sinergitas koperasi dan BUMN. Fokusnya pada pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan kelautan demi sasaran swasembada pangan.
*3. Energi: Perkuat BUMN Strategis*
Isu transisi energi serta ketahanan dan kedaulatan energi harus dijawab dengan kemandirian sektor energi dan sumber daya mineral. Caranya, perkuat posisi BUMN strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak. Tata kelola laba BUMN oleh Danantara juga diarahkan untuk mendukung swasembada energi.
*4. Kredit Rakyat Terganjal BI Checking*
Pembangunan sektor perumahan rakyat masih terkendala aturan SLIK atau BI Checking oleh OJK. Defiyan mendorong reformasi BI dan perbankan umum agar akses kredit bagi masyarakat kecil dan sektor UKM lebih terbuka.
*5. Perkuat Bappenas untuk Indonesia Emas 2045*
Lembaga perencanaan pembangunan nasional, Bappenas, perlu diperkuat untuk menjaga konsistensi visi-misi Asta Cita selama 10 tahun ke depan. Ini krusial demi mencapai target Indonesia Emas 2045.
*Kabinet Gemuk dan Moral Hazard*
Defiyan mengingatkan, visi-misi yang sudah konstitusional tidak akan berarti jika tidak dijalankan lewat kebijakan dan program yang konsisten.
“Jika tidak didukung postur dan struktur APBN yang alokasinya tepat, akan memunculkan moral hazard,” ujarnya.
Ia menambahkan, APBN harus mencerminkan kemampuan program sektoral pemerintah dalam mendukung pencapaian Visi-Misi secara proporsional, efektif, dan efisien.
“Jumlah anggota kabinet yang gemuk, menjadi salah satu kendala terbesar dalam membangun organisasi pemerintahan yang hemat dan berdaya guna bagi APBN,” tutup Defiyan.(Lia dan Hambali)
Sumber : Humas MIO Indonesia DKI Jakarta
Reporter : Edo Lembang
