Bogor, AgaraNews. Net // Pemerintah Desa (Pemdes) Sadeng Kolot, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, menjadikan Musyawarah Dusun (Musdus) sebagai tahapan penting dalam menjaring aspirasi masyarakat untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2027.
Kegiatan Musdus yang dilaksanakan pada September 2026 tersebut menjadi forum terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai usulan pembangunan, mulai dari infrastruktur, sanitasi, akses air bersih, hingga program pemberdayaan dan perlindungan sosial.
Dalam keterangannya, Pemdes Sadeng Kolot menjelaskan bahwa Musdus bertujuan untuk menghimpun usulan masyarakat melalui perwakilan di tingkat dusun. Seluruh usulan kemudian dirangkum dan diprioritaskan berdasarkan kebutuhan riil serta kemampuan anggaran desa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tujuan desa mengadakan musdus yaitu mencari usulan-usulan dari aspirasi masyarakat melalui perwakilan. Kami tidak ingin seolah-olah semua usulan dikuasai desa. Karena itu, prosesnya harus transparan dan terbuka,” ungkap pihak Pemdes Sadeng Kolot.
Pemdes Sadeng Kolot juga menyoroti adanya penyesuaian anggaran yang berdampak terhadap ruang fiskal desa dalam membiayai berbagai kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan, anggaran Dana Desa yang sebelumnya lebih besar mengalami pemangkasan. Untuk tahun anggaran berjalan, pemerintah desa menyebut angka Dana Desa sekitar *Rp373,9 juta* _[Catatan Redaksi: angka ini masih perlu konfirmasi resmi apakah merupakan Dana Desa murni, pagu tertentu, atau alokasi lainnya]_.
Selain Dana Desa (DD), pemerintah desa juga menyampaikan adanya dukungan anggaran akselerasi dari *Pemerintah Kabupaten Bogor sekitar Rp1,5 miliar*. Anggaran tersebut diarahkan untuk sejumlah kegiatan, terutama pembangunan infrastruktur, dengan pembagian sesuai ketentuan dan prioritas yang telah ditetapkan.
Pemerintah desa menegaskan bahwa besaran anggaran dan pelaksanaannya tetap menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. Apabila terdapat perubahan anggaran pada akhir tahun, desa akan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Sejumlah kebutuhan masyarakat yang muncul dalam Musdus antara lain pembangunan MCK, Tembok Penahan Tanah (TPT), jembatan, betonisasi jalan, serta penyediaan sarana air bersih.
Salah satu usulan yang disoroti ialah pembangunan jembatan kecil dengan panjang sekitar *13 meter dan lebar kurang lebih 1 meter*. Jembatan tersebut dinilai penting untuk mendukung akses warga, meskipun skalanya tidak besar.
Selain itu, terdapat pula kebutuhan penanganan jalan desa yang mengalami amblas atau penurunan badan jalan sekitar *0,6 meter*. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat.
Persoalan air bersih juga menjadi perhatian serius. Sejumlah wilayah disebut masih mengalami keterbatasan akses air bersih, terutama ketika kebutuhan rumah tangga meningkat.
“Memang kebutuhan air bersih sangat dibutuhkan masyarakat. Kami sudah mengajukan bantuan kepada pemerintah daerah. Walaupun belum cukup, bantuan yang ada tetap kami distribusikan secara bergiliran untuk kebutuhan warga,” jelas Pemdes.
Distribusi bantuan air bersih dilakukan secara bergiliran ke sejumlah RW dan diprioritaskan untuk kebutuhan domestik warga, bukan untuk keperluan pertanian.
Dengan wilayah yang memiliki sekitar 60 RT, 10 RW, dan jumlah penduduk kurang lebih 13.000 jiwa, pemerintah desa mengakui bahwa tidak seluruh usulan dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran.
Karena itu, seluruh usulan masyarakat akan dirangkum melalui Musdus, kemudian dibawa ke tahapan Musyawarah Desa (Musdes) dan menjadi bahan penyusunan RKPDes serta penyesuaian dengan RPJMDes.
Penentuan prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, kondisi lapangan, serta ketersediaan anggaran. Usulan yang belum dapat direalisasikan tetap dicatat agar dapat dipertimbangkan pada tahun berikutnya.
“Usulan masyarakat kami tampung. Namun, kami juga harus melihat anggaran yang tersedia. Mana yang paling prioritas dan mendesak, itu yang dibahas bersama dalam musyawarah,” jelasnya.
Dalam wawancara tersebut, Pemdes juga menyampaikan adanya persiapan program digitalisasi desa, termasuk pendataan berbasis sensus ekonomi dan penguatan perangkat pendukung administrasi.
Program tersebut berkaitan dengan pendataan masyarakat dan kebutuhan desa secara lebih terstruktur, dengan dukungan perangkat seperti laptop serta tenaga pendata yang akan membantu proses pendataan dari rumah ke rumah.
Di bidang lingkungan, Pemdes Sadeng Kolot menyampaikan telah dibentuk beberapa titik kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program Kampung Ramah Lingkungan (KRL). Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendorong pemilahan sampah organik dan nonorganik serta pemanfaatan sampah agar tidak seluruhnya berakhir di tempat pembuangan akhir.
Pemdes juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, khususnya karena wilayah desa memiliki kawasan yang berdekatan dengan hutan.
Di sektor ketahanan pangan, Pemdes menyebut pernah menjalankan program pengadaan ternak kambing melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan usulan kelompok masyarakat. Program tersebut diarahkan untuk mendukung kegiatan peternakan kelompok sekaligus mendorong peningkatan ekonomi warga.
Sementara untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2026, Pemdes menyebut terdapat 25 penerima. Sasaran penerima antara lain warga yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat sakit, lansia, dan kelompok rentan, dengan proses verifikasi melibatkan unsur RT, RW, serta pemerintah kecamatan.
Terkait realisasi anggaran, Pemdes menyampaikan bahwa pelaksanaan tahap pertama telah berjalan dan sejumlah kegiatan telah diselesaikan. Untuk tahap berikutnya, Pemdes masih melakukan penyelesaian pekerjaan serta penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk dilaporkan sesuai mekanisme.
Pemerintah desa juga menyambut baik fungsi monitoring dari berbagai pihak, termasuk media massa, sepanjang dilakukan secara berimbang, berdasarkan data, dan tetap mengedepankan klarifikasi.
“Kami menghargai dan menghormati pihak-pihak yang menjalankan fungsi monitoring anggaran pemerintah, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa. Kami berharap kerja sama ini dapat membantu kemajuan masyarakat,” tutupnya.
Pemdes Sadeng Kolot berharap ke depan terdapat dukungan anggaran dan kebijakan yang lebih memadai agar kebutuhan dasar masyarakat, terutama infrastruktur, air bersih, sanitasi, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi, dapat ditangani secara bertahap.(Ipul / Lia Hambali)
Reporter;: Supriadi
