Petani Kecil Aceh Tenggara Desak Kompensasi Fiskal Ekologis, Minta Daerah Penjaga Hutan Tak Terus Dirugikan

HIDAYAT DESKY

- Redaksi

Selasa, 27 Oktober 2026 - 15:52 WIB

50174 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ACEH TENGGARA, agaranews.net Masyarakat petani kecil di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, mendesak pemerintah pusat merumuskan kebijakan kompensasi fiskal ekologis atau Ecological Fiscal Transfer (EFT) bagi daerah yang berkomitmen menjaga kelestarian hutan konservasi.

Desakan tersebut mengemuka dalam Forum Diskusi Masyarakat Petani Aceh Tenggara yang digelar di Desa Jambur Damar, Kecamatan Babulrahmah, Senin (26/10/2026). Forum itu menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan ekonomi, ketimpangan pembangunan, serta tantangan yang dihadapi warga di sekitar kawasan konservasi.

Tokoh masyarakat petani kecil Aceh Tenggara, Andul Latif Selian, menyoroti kondisi masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan hutan konservasi. Di satu sisi, kelestarian hutan harus dijaga demi kepentingan lingkungan dan keberlanjutan kehidupan. Namun, di sisi lain, masyarakat setempat juga membutuhkan akses terhadap pembangunan, sumber penghidupan, dan peningkatan kesejahteraan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut dia, upaya menjaga kelestarian hutan semestinya diikuti dengan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah penyangga konservasi.

Minta Pemerintah Berikan Kompensasi kepada Daerah Penjaga Hutan

Masyarakat menilai, daerah yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kawasan hutan perlu mendapatkan perhatian khusus dalam kebijakan fiskal nasional.

Karena itu, mereka mendesak Kementerian Keuangan bersama kementerian terkait untuk merumuskan skema Kompensasi Fiskal Ekologis (Ecological Fiscal Transfer). Skema ini diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memberikan insentif anggaran kepada pemerintah daerah berdasarkan komitmen dan kinerja dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Melalui kebijakan tersebut, daerah yang berperan mempertahankan kawasan hutan konservasi diharapkan memperoleh dukungan fiskal yang lebih proporsional untuk membiayai pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagi masyarakat petani kecil, persoalan ini bukan semata-mata mengenai besaran anggaran, melainkan juga tentang bagaimana kebijakan pembangunan dapat memberikan ruang yang adil bagi warga yang hidup di sekitar kawasan konservasi.

Mereka berharap tanggung jawab menjaga lingkungan tidak membuat masyarakat di daerah penyangga tertinggal dalam pembangunan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan ekonomi lokal, dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Mendorong Pembangunan yang Berpihak kepada Masyarakat

Penerapan kompensasi fiskal ekologis juga dinilai berpotensi memperkuat kapasitas keuangan daerah, termasuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kebijakan dan program pembangunan yang berkelanjutan.

Namun, realisasi gagasan tersebut membutuhkan kajian yang matang, mekanisme penilaian yang transparan, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, pemberian insentif dapat didasarkan pada indikator yang jelas dan benar-benar memberikan manfaat bagi lingkungan maupun masyarakat.

Selain persoalan fiskal, penyelesaian berbagai persoalan di lapangan juga memerlukan komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak berwenang, pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat setempat. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman dan menghindari konflik berkepanjangan.

Forum diskusi di Desa Jambur Damar diharapkan menjadi salah satu sarana untuk menyampaikan aspirasi masyarakat petani kecil kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya menempatkan daerah penyangga sebagai wilayah yang memiliki tanggung jawab menjaga kelestarian hutan, tetapi juga memastikan warga yang tinggal di dalamnya memperoleh kesempatan yang layak untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dengan kebijakan fiskal yang lebih memperhatikan aspek ekologis dan sosial, upaya menjaga hutan diharapkan dapat berjalan seiring dengan pembangunan daerah serta peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat.

(Kasirin)

Berita Terkait

Babinsa Koramil 02/Seunagan Bantu Petani Rawat Tanaman Kacang Tanah Di Desa Binaan
Babinsa laksanakan komsos bersama warga binaan
Terjalin Hubungan Yang baik kepada masyarakat Desa Binaan Babinsa ingatkan tentang Bahaya judi Online  
Babinsa Posramil Beutong Ateuh Banggalang Komsos Bersama Tokoh Pemuda di Desa Binaan
Tingkatkan Kemampuan Bela Diri Prajurit, Staf Ops Kodim 0116/Nagan Raya Gelar Latihan Bersama dan Ujian Kenaikan Sabuk PSM
Babinsa Dampingi Pembangunan KDKMP, Pekerjaan Pasang Batako dan Pemasangan Mal Tiang
TNI Hadiri Babinsa Cor Pondasi Jembatan Gantung Perintis
Babinsa Posramil Bukit Tusam Kebut Jembatan Beton Fokus Pekerjaan Cor Lantai

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 09:41 WIB

Babinsa Koramil 02/Seunagan Bantu Petani Rawat Tanaman Kacang Tanah Di Desa Binaan

Kamis, 19 November 2026 - 09:39 WIB

Babinsa laksanakan komsos bersama warga binaan

Kamis, 19 November 2026 - 09:36 WIB

Terjalin Hubungan Yang baik kepada masyarakat Desa Binaan Babinsa ingatkan tentang Bahaya judi Online  

Kamis, 19 November 2026 - 09:34 WIB

Babinsa Posramil Beutong Ateuh Banggalang Komsos Bersama Tokoh Pemuda di Desa Binaan

Kamis, 19 November 2026 - 09:31 WIB

Tingkatkan Kemampuan Bela Diri Prajurit, Staf Ops Kodim 0116/Nagan Raya Gelar Latihan Bersama dan Ujian Kenaikan Sabuk PSM

Kamis, 19 November 2026 - 08:07 WIB

TNI Hadiri Babinsa Cor Pondasi Jembatan Gantung Perintis

Kamis, 19 November 2026 - 08:04 WIB

Babinsa Posramil Bukit Tusam Kebut Jembatan Beton Fokus Pekerjaan Cor Lantai

Kamis, 19 November 2026 - 08:02 WIB

Ringankan Pekerjaan Warga Desa Binaan Babinsa Bantu Cor Pondasi Rumah

Berita Terbaru

ACEH

Babinsa laksanakan komsos bersama warga binaan

Kamis, 19 Nov 2026 - 09:39 WIB