LPK JKI Buka Suara soal Debt Collector Jalanan, Dodik Firmansyah, S.H.: Konsumen Jangan Takut Hadapi Penagihan di Jalan

LIA HAMBALI

- Redaksi

Kamis, 24 September 2026 - 21:06 WIB

5078 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Surabaya, AgaraNews. Net — Lembaga Perlindungan Konsumen Jagad Keadilan Indonesia (LPK JKI) menyoroti maraknya keluhan masyarakat terkait praktik penagihan kredit oleh debt collector (DC) yang dilakukan dengan cara menghentikan atau menghadang kendaraan di jalan.

Pendiri LPK JKI, Dodik Firmansyah, S.H., yang juga seorang advokat, meminta masyarakat memahami hak dan kewajibannya ketika menghadapi persoalan kredit macet.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Dodik, persoalan kredit macet pada dasarnya harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan dengan tindakan intimidasi atau kekerasan.

“Ini negara hukum, bukan negara preman. Penagihan harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh menggunakan cara-cara intimidatif,” tegas Dodik Firmansyah, S.H., saat ditemui di Kantor Pusat LPK JKI, Jalan Jagalan 1 No. 16 Surabaya, Selasa (24/9/2026).

Soroti Penagihan di Jalan

LPK JKI menyebut terdapat keluhan masyarakat mengenai penagihan kredit yang dilakukan dengan cara menghadang atau menghentikan kendaraan debitur di jalan umum.

Dodik mengatakan, masyarakat yang mengalami persoalan kredit macet perlu mengetahui prosedur penagihan dan mekanisme eksekusi jaminan yang berlaku.

Ia menegaskan bahwa keberadaan tunggakan kredit tidak serta-merta menghilangkan hak konsumen untuk memperoleh perlakuan yang aman dan sesuai hukum.

“Kalau ada persoalan kredit macet, selesaikan melalui mekanisme yang tersedia. Jangan sampai penagihan berubah menjadi intimidasi atau tindakan yang merugikan konsumen,” ujarnya.

Kredit Macet dan Penyelesaian Hukum

Sebagai seorang advokat sekaligus pendiri LPK JKI, Dodik menilai persoalan kredit macet perlu dibedakan antara kewajiban pembayaran debitur dan cara penagihan yang dilakukan pihak kreditur atau perusahaan pembiayaan.

Menurutnya, apabila terjadi wanprestasi, terdapat mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh, termasuk komunikasi antara para pihak, restrukturisasi, maupun mekanisme hukum melalui pengadilan apabila diperlukan.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak langsung menyerahkan kendaraan kepada pihak yang mengaku sebagai debt collector tanpa memastikan identitas, kewenangan, serta dokumen yang dimilikinya.

LPK JKI Dorong Konsumen Pahami Hak

LPK JKI mengimbau konsumen yang menghadapi penagihan untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh keadaan.

Masyarakat dapat meminta identitas dan dokumen yang berkaitan dengan penagihan serta mencatat atau mendokumentasikan kejadian sepanjang dilakukan secara aman dan tidak memicu konflik.

Apabila terjadi dugaan intimidasi, ancaman, kekerasan, atau tindakan lain yang melanggar hukum, masyarakat dapat meminta bantuan aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan konsumen.

“Konsumen harus mengetahui haknya. Tetapi kewajiban membayar juga tetap harus diselesaikan. Yang kami dorong adalah penyelesaian yang tertib, manusiawi, dan sesuai hukum,” kata Dodik.

Dodik Firmansyah: Advokat dan Pendiri LPK JKI

Dodik Firmansyah, S.H. dikenal dalam kegiatan advokasi masyarakat dan saat ini menjadi Pendiri Lembaga Perlindungan Konsumen Jagad Keadilan Indonesia (LPK JKI).

Dalam kapasitasnya sebagai advokat sekaligus pendiri LPK JKI, Dodik menyatakan lembaganya akan terus mendorong edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya konsumen yang menghadapi persoalan kredit, penagihan, maupun sengketa dengan pelaku usaha.

LPK JKI juga mendorong masyarakat untuk memahami isi perjanjian kredit sejak awal, menyimpan dokumen terkait, serta menggunakan jalur penyelesaian sengketa yang tersedia apabila terjadi perselisihan.

“Jangan takut menghadapi persoalan hukum, tetapi jangan pula mengabaikan kewajiban. Semua pihak harus menghormati hukum dan menyelesaikan persoalan melalui mekanisme yang benar,” pungkas Dodik Firmansyah, S.H., advokat sekaligus Pendiri LPK JKI.              (Limbad86/Lia Hambali)

Berita Terkait

Babinsa Koramil 02/Seunagan Bantu Petani Rawat Tanaman Kacang Tanah Di Desa Binaan
Babinsa laksanakan komsos bersama warga binaan
Terjalin Hubungan Yang baik kepada masyarakat Desa Binaan Babinsa ingatkan tentang Bahaya judi Online  
Babinsa Posramil Beutong Ateuh Banggalang Komsos Bersama Tokoh Pemuda di Desa Binaan
Tingkatkan Kemampuan Bela Diri Prajurit, Staf Ops Kodim 0116/Nagan Raya Gelar Latihan Bersama dan Ujian Kenaikan Sabuk PSM
Babinsa Dampingi Pembangunan KDKMP, Pekerjaan Pasang Batako dan Pemasangan Mal Tiang
TNI Hadiri Babinsa Cor Pondasi Jembatan Gantung Perintis
Babinsa Posramil Bukit Tusam Kebut Jembatan Beton Fokus Pekerjaan Cor Lantai

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 09:41 WIB

Babinsa Koramil 02/Seunagan Bantu Petani Rawat Tanaman Kacang Tanah Di Desa Binaan

Kamis, 19 November 2026 - 09:39 WIB

Babinsa laksanakan komsos bersama warga binaan

Kamis, 19 November 2026 - 09:36 WIB

Terjalin Hubungan Yang baik kepada masyarakat Desa Binaan Babinsa ingatkan tentang Bahaya judi Online  

Kamis, 19 November 2026 - 09:34 WIB

Babinsa Posramil Beutong Ateuh Banggalang Komsos Bersama Tokoh Pemuda di Desa Binaan

Kamis, 19 November 2026 - 09:31 WIB

Tingkatkan Kemampuan Bela Diri Prajurit, Staf Ops Kodim 0116/Nagan Raya Gelar Latihan Bersama dan Ujian Kenaikan Sabuk PSM

Kamis, 19 November 2026 - 08:07 WIB

TNI Hadiri Babinsa Cor Pondasi Jembatan Gantung Perintis

Kamis, 19 November 2026 - 08:04 WIB

Babinsa Posramil Bukit Tusam Kebut Jembatan Beton Fokus Pekerjaan Cor Lantai

Kamis, 19 November 2026 - 08:02 WIB

Ringankan Pekerjaan Warga Desa Binaan Babinsa Bantu Cor Pondasi Rumah

Berita Terbaru

ACEH

Babinsa laksanakan komsos bersama warga binaan

Kamis, 19 Nov 2026 - 09:39 WIB