Lawan Budaya “Pingpong” Birokrasi, Wilson Lalengke Resmi Laporkan Kapolda Sumsel Shandi Nugraha ke Divpropam Mabes Polri

LIA HAMBALI

- Redaksi

Kamis, 24 September 2026 - 15:31 WIB

50142 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Jakarta, Agaranews. Net // Gelombang ketidakpuasan publik terhadap bobroknya transparansi internal Kepolisian Negara Republik Indonesia terus mengguncang. Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, yang selama ini mengadvokasi korban pemerasan, Hanjono Susanto, secara resmi melayangkan Laporan Pengaduan Masyarakat (Dumas) ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri di Jakarta.

Laporan resmi bernomor registrasi B/2026092300145-00001/I/WAS.2.4/2026/Divpropam tertanggal 23 September 2026 tersebut menyasar jajaran pucuk pimpinan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel). Pihak-pihak yang dilaporkan mencakup Kapolda Sumsel Irjen Pol. Dr. Shandi Nugraha, Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol. Johannes Bangun, Kabag Wassidik Ditreskrimum AKBP Parlindungan Lubis, serta Plt. Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum AKBP Muhammad Sofwan Rosyyidi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Langkah hukum nan lugas ini ditempuh atas dugaan kelalaian fatal dalam fungsi pengawasan jabatan, pembiaran penyalahgunaan wewenang, serta praktik pengabaian terhadap pencari keadilan.

*Awal Mula Pengaduan dan Praktik Lempar Tanggung Jawab*

Skandal ini berakar dari dua laporan masyarakat yang disampaikan Wilson Lalengke ke Divpropam Polri pada 19 Maret 2025 terkait perbuatan tercela oknum penyidik Polda Sumsel, AKP Taufik Ismail. Pengaduan tersebut meliputi makian verbal tak beretika via telepon kepada Wilson Lalengke, serta dugaan pemerasan sebesar Rp75.000.000,- terhadap anggota PPWI Batam, Hanjono Susanto, dalam penanganan perkara pencurian tongkang bernilai puluhan miliar rupiah.

Meski perkara pelimpahan ini telah ditangani Bidpropam Polda Sumsel sejak 3 Juli 2025 dan AKP Taufik Ismail telah dihadapkan pada persidangan etik/disiplin pada 8 Januari 2026, hasil putusan sidang tersebut sengaja ditutupi rapat-rapat.Kecewa dengan ketidak jelasan informasi, Wilson Lalengke dan Hanjono Susanto mendatangi Mako Polda Sumsel sebanyak tiga kali, yakni pada 31 Agustus 2026, 9 September 2026, dan 21 September 2026. Namun, bukannya mendapatkan jawaban resmi, mereka justru menjadi korban fenomena “pingpong” birokrasi. Petugas Bidpropam melempar kewenangan kepada Atasan Hukum Terperiksa (Ankum) di Wassidik dan Jatanras. Sebaliknya, saat dikonfirmasi, pejabat Ditreskrimum justru melempar kembali bola tanggung jawab tersebut ke Bidpropam.

Bahkan, upaya beraudiensi secara langsung dengan Kapolda Sumsel Irjen Pol. Shandi Nugraha juga kandas dengan pelbagai dalih administratif, seperti alasan rapat daring penanganan kebakaran hutan dan lahan.

*Wilson Lalengke: “Polisi Harus Menjadi Teladan, Bukan Mafia!”*

Sikap apatis dan ketidakprofesionalan jajaran pimpinan Polda Sumsel ini memantik kemarahan mendalam Wilson Lalengke. Tokoh PERS nasional dan HAM Internasional ini menegaskan bahwa laporan yang ia layangkan ke Mabes Polri bukan sekadar kejengkelan pribadi karena gagal beraudiensi, melainkan gugatan atas matinya akuntabilitas institusional di tubuh polda setempat.

“Ini adalah potret buram penegakan hukum di Indonesia! Bagaimana mungkin seorang warga negara yang menjadi korban pemerasan dan penghinaan oleh oknum aparat justru di-pingpong dan diabaikan saat meminta hak transparansi atas hasil sidang etik? Jika terhadap pimpinan organisasi Pers nasional saja mereka berani memperagakan budaya birokrasi yang bobrok dan saling lempar tanggung jawab, bisa kita bayangkan betapa terinjak-injaknya nasib masyarakat kecil pencari keadilan dari desa-desa dan pelosok terpencil!” tegas Wilson Lalengke dengan nada tajam, Rabu, 23 September 2026.

Wilson Lalengke mendesak agar Kapolri dan Kadivpropam Polri mengambil tindakan korektif secara radikal tanpa pandang bulu. Ia berharap proses hukum terhadap Kapolda Sumsel dan para pejabat utamanya diproses secara adil, objektif, dan terbuka guna memberikan efek jera serta menjadikannya contoh penegakan disiplin yang tidak pandang bulu, tidak memihak, dan bertanggung jawab.(JS)

Berita Terkait

Babinsa Koramil 02/Seunagan Bantu Petani Rawat Tanaman Kacang Tanah Di Desa Binaan
Babinsa laksanakan komsos bersama warga binaan
Terjalin Hubungan Yang baik kepada masyarakat Desa Binaan Babinsa ingatkan tentang Bahaya judi Online  
Babinsa Posramil Beutong Ateuh Banggalang Komsos Bersama Tokoh Pemuda di Desa Binaan
Tingkatkan Kemampuan Bela Diri Prajurit, Staf Ops Kodim 0116/Nagan Raya Gelar Latihan Bersama dan Ujian Kenaikan Sabuk PSM
Babinsa Dampingi Pembangunan KDKMP, Pekerjaan Pasang Batako dan Pemasangan Mal Tiang
TNI Hadiri Babinsa Cor Pondasi Jembatan Gantung Perintis
Babinsa Posramil Bukit Tusam Kebut Jembatan Beton Fokus Pekerjaan Cor Lantai

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 09:41 WIB

Babinsa Koramil 02/Seunagan Bantu Petani Rawat Tanaman Kacang Tanah Di Desa Binaan

Kamis, 19 November 2026 - 09:39 WIB

Babinsa laksanakan komsos bersama warga binaan

Kamis, 19 November 2026 - 09:36 WIB

Terjalin Hubungan Yang baik kepada masyarakat Desa Binaan Babinsa ingatkan tentang Bahaya judi Online  

Kamis, 19 November 2026 - 09:34 WIB

Babinsa Posramil Beutong Ateuh Banggalang Komsos Bersama Tokoh Pemuda di Desa Binaan

Kamis, 19 November 2026 - 09:31 WIB

Tingkatkan Kemampuan Bela Diri Prajurit, Staf Ops Kodim 0116/Nagan Raya Gelar Latihan Bersama dan Ujian Kenaikan Sabuk PSM

Kamis, 19 November 2026 - 08:07 WIB

TNI Hadiri Babinsa Cor Pondasi Jembatan Gantung Perintis

Kamis, 19 November 2026 - 08:04 WIB

Babinsa Posramil Bukit Tusam Kebut Jembatan Beton Fokus Pekerjaan Cor Lantai

Kamis, 19 November 2026 - 08:02 WIB

Ringankan Pekerjaan Warga Desa Binaan Babinsa Bantu Cor Pondasi Rumah

Berita Terbaru

ACEH

Babinsa laksanakan komsos bersama warga binaan

Kamis, 19 Nov 2026 - 09:39 WIB