Jakarta, AgaraNews. Net // Ketua Umum Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI), Ade Julhaidir, CFLE, menyampaikan keprihatinannya terkait kabar dan dinamika hukum yang menyeret nama mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam keterangannya kepada media, Ade menegaskan bahwa setiap proses hukum yang menjadi perhatian publik harus dijalankan secara objektif, transparan, serta tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan keadilan bagi seluruh pihak.
Menurutnya, perkara yang menyita perhatian masyarakat tidak boleh dijadikan ruang untuk membangun opini liar ataupun penghakiman sepihak sebelum adanya keputusan hukum yang benar-benar berkekuatan tetap.
“APPI memandang bahwa proses hukum harus berjalan profesional, transparan, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.
Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan,” ujar Ade Julhaidir, CFLE, Jumat (16/5/2026).
Ia menilai, peran media massa dalam situasi seperti ini sangat penting sebagai pengawal informasi publik.
Pers diminta tetap bekerja sesuai kode etik jurnalistik dengan mengedepankan verifikasi, keberimbangan, serta tidak menggiring opini yang dapat memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
Ade menegaskan bahwa insan pers harus menjadi pilar penyejuk dalam demokrasi, bukan justru memperkeruh keadaan melalui pemberitaan yang belum terkonfirmasi secara utuh.
“Media memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan fakta yang benar.
Jangan sampai pemberitaan justru membentuk persepsi negatif tanpa dasar hukum yang jelas,” katanya.
Selain itu, Ade juga mengingatkan seluruh pejabat publik agar menjadikan setiap persoalan hukum yang mencuat sebagai bahan evaluasi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab..
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara hanya dapat dijaga apabila penegakan hukum dilakukan secara adil tanpa tebang pilih, namun tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.
Ia berharap seluruh pihak dapat menghormati proses hukum yang berjalan dan menjaga situasi tetap kondusif. Ade juga mengajak masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi di media sosial.
“Bangsa ini membutuhkan penegakan hukum yang tegas, profesional, dan humanis. Semua pihak harus menjadikan persoalan yang terjadi sebagai pembelajaran bersama agar ke depan tercipta pemerintahan yang lebih bersih dan berintegritas,” tutupnya. (BT/Lia Hambali)
