Cirebon, AgaraNews. Net — Langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang disebut mengundang Botok dan sejumlah aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendapat sorotan tajam dari aktivis asal Cirebon, Heru Cirebon.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Heru menilai langkah tersebut berpotensi menjadi “bunuh diri politik” bagi Dedi Mulyadi, terutama jika dikaitkan dengan perjalanan dan masa depan politiknya menuju Pemilu 2029.
Menurut Heru, Dedi Mulyadi saat ini merupakan salah satu figur politik dengan tingkat popularitas dan elektabilitas yang cukup tinggi. Namun, menurutnya, modal tersebut tidak akan cukup apabila tidak dibarengi keberanian politik dalam menghadapi berbagai persoalan publik, termasuk isu pemberantasan korupsi dan dugaan korupsi berskala besar di Jawa Barat.
“Saya sangat yakin bahwa hari ini KDM sedang mengalami kiamat dan mengubur dirinya dalam-dalam dalam kegiatan politik yang saya kategorikan sebagai politik membinasakan dirinya,” ujar Heru.
Heru menilai langkah Dedi Mulyadi mengundang aktivis yang selama ini dikenal menyuarakan pemberantasan korupsi, perampasan aset hasil korupsi, hingga hukuman berat bagi koruptor, justru dapat menjadi bumerang apabila tidak diikuti dengan langkah konkret.
Ia mengaku telah berulang kali menyampaikan tantangan agar persoalan korupsi kelas kakap di Jawa Barat dibahas secara terbuka. Salah satunya melalui gagasan sayembara untuk menangkap koruptor.
“Saya, Heru Cirebon, yang juga penggagas Parlemen Bayangan di Insinyur Pasti, pernah dan berulang kali menyatakan tantangan untuk melakukan sayembara tangkap koruptor kakap, khususnya di Jawa Barat, atau minimal membicarakan masalah korupsi besar di Jawa Barat. Tetapi hasilnya nihil,” katanya.
Karena itu, Heru mempertanyakan langkah Dedi Mulyadi yang kini disebut mengundang aktivis antikorupsi dan kelompok yang selama ini konsisten menyuarakan agenda pemberantasan korupsi.
Menurutnya, pertemuan dengan aktivis antikorupsi tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai keberpihakan terhadap agenda pemberantasan korupsi apabila tidak disertai keberanian mengambil sikap dan tindakan konkret.
“Ini sekali lagi saya katakan: bunuh diri politik terhadap dirinya dan masa depannya,” tegas Heru.
Heru bahkan melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan Dedi Mulyadi. Ia menilai Dedi belum menunjukkan keberanian politik untuk berhadapan langsung dengan persoalan korupsi kelas kakap di Jawa Barat.
“Dedi Mulyadi adalah ‘ayam sayur’, Dedi Mulyadi adalah ‘raja kecil’, Dedi Mulyadi tidak punya nyali dalam hati kecil maupun keyakinan politiknya,” ujarnya.
Pertanyakan Kehadiran Aktivis
Tak hanya mengkritik Dedi Mulyadi, Heru juga mempertanyakan keputusan Botok dan sejumlah aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang memenuhi undangan tersebut.
Ia mempertanyakan apakah pertemuan tersebut benar-benar dapat memberikan dampak nyata terhadap agenda pemberantasan korupsi yang selama ini mereka perjuangkan.
“Jika seandainya Anda mengetahui juga, atau setidaknya tahu Dedi Mulyadi adalah pemimpin yang sangat takut dengan koruptor, mengapa Anda harus datang? Mengapa Anda melayani undangannya?” ujar Heru.
Menurut Heru, isu pemberantasan korupsi dan kemanusiaan seharusnya tidak digunakan semata-mata untuk kepentingan elektoral ataupun pencitraan politik.
“Yang dilakukan Dedi Mulyadi dengan mengundang aktivis antikorupsi dan pendukung hukuman mati adalah sebuah pencitraan yang sangat naif dan vulgar,” kata Heru.
Ia menegaskan bahwa kritik tersebut merupakan sikap politik dan pandangan pribadinya terhadap langkah Dedi Mulyadi. Karena itu, ia menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai tujuan dan dampak dari pertemuan tersebut.
“Masyarakat tentunya kita sudah bisa bijak, kita sudah pintar, kita juga sudah dewasa dan cerdik untuk bisa memberikan apresiasi, atau bahkan kritik, atau bahkan menghina siapa saja yang memanfaatkan isu-isu kemanusiaan, pemberantasan korupsi, dan tangkap koruptor kelas kakap, hukuman mati buat koruptor, tetapi justru dibelokkan untuk kepentingan yang sangat sempit sekali, kepentingan elektoral, kepentingan politik,” katanya.
Heru kembali menegaskan, penggunaan isu antikorupsi dalam komunikasi politik tanpa dibarengi keberanian menghadapi persoalan-persoalan besar justru berpotensi menjadi bumerang bagi seorang pemimpin.
“Ini kesempatan Dedi Mulyadi yang terakhir kalinya dalam karier politiknya memanfaatkan aktivis kemanusiaan, antikorupsi, hukuman mati bagi koruptor untuk kepentingan pribadinya,” pungkas Heru. (Lia Hambali)
