Aceh Tenggara – agaranews.net// Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Aceh Tenggara terus mematangkan langkah dalam memperkuat tata kelola lingkungan dan persampahan. Salah satunya melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar selama dua hari, 13-14 Agustus 2026, di Aula DLH Aceh Tenggara.
FGD tersebut menjadi forum penting untuk menghimpun data, masukan, sekaligus menyamakan persepsi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam penyusunan sejumlah dokumen perencanaan lingkungan.
Ada tiga dokumen strategis yang menjadi fokus pembahasan, yakni Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Inventaris dan Profil Gas Rumah Kaca (GRK), serta Kajian Keanekaragaman Hayati (KEHATI).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketiga kajian itu dinilai penting sebagai bagian dari fondasi perencanaan pembangunan Aceh Tenggara ke depan, khususnya dalam memastikan aspek lingkungan dan persampahan dapat dikelola secara lebih terarah.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Aceh Tenggara yang diwakili Asisten II Perekonomian dan Pembangunan.
Dalam arahannya, Asisten II meminta seluruh OPD terkait serta peserta FGD untuk mengikuti kegiatan secara aktif. Ia juga menekankan pentingnya dukungan data dari masing-masing pihak agar dokumen yang disusun memiliki kualitas dan dapat menjadi rujukan dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Peran aktif seluruh OPD dan peserta sangat diperlukan, terutama dalam memberikan data yang dibutuhkan. Dengan kelengkapan data tersebut, mutu dokumen yang kita harapkan dapat terpenuhi untuk mendukung perencanaan pembangunan di masa yang akan datang,” demikian poin arahan dalam pembukaan kegiatan.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Aceh Tenggara, Ahmad Yani Desky, menyampaikan bahwa pelaksanaan FGD tersebut merupakan bagian dari langkah DLH dalam melengkapi berbagai dokumen yang dibutuhkan dalam tata kelola lingkungan dan persampahan.
Ahmad Yani Desky mengatakan, pemenuhan dokumen tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan daerah dalam memenuhi sejumlah persyaratan dari Pemerintah Pusat.
Menurutnya, keberadaan dokumen perencanaan yang lengkap dan berkualitas akan menjadi salah satu pijakan penting bagi Aceh Tenggara dalam mengembangkan tata kelola lingkungan secara lebih baik.
“DLH kembali melaju selangkah dengan terpenuhinya beberapa dokumen yang sangat dibutuhkan. Dokumen ini diperlukan untuk memenuhi beberapa permintaan Pemerintah Pusat dalam memenuhi persyaratan tertentu terkait pembangunan dan tata kelola lingkungan serta persampahan di Aceh Tenggara,” ujar Ahmad Yani Desky.
Ia berharap seluruh pihak terkait dapat memberikan dukungan, terutama dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan selama proses penyusunan dokumen.
Menurut Ahmad Yani Desky, data yang lengkap dan akurat akan sangat menentukan kualitas dokumen yang dihasilkan. Dokumen tersebut nantinya diharapkan tidak sekadar menjadi kelengkapan administrasi, tetapi benar-benar dapat menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
FGD kemudian diarahkan untuk menggali berbagai data dan informasi dari OPD serta pihak terkait. Data tersebut diharapkan dapat memperkuat substansi dokumen sehingga mampu menggambarkan kondisi lingkungan Aceh Tenggara secara lebih komprehensif.
Dengan tersusunnya RPPLH, Inventarisasi dan Profil GRK, serta Kajian KEHATI, DLH Aceh Tenggara berharap perencanaan pembangunan daerah ke depan dapat berjalan semakin terukur dengan tetap menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai salah satu pijakan utama.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara memastikan pembangunan tidak hanya berbicara mengenai pertumbuhan, tetapi juga bagaimana lingkungan tetap terlindungi dan dikelola secara berkelanjutan. Ady
