ACEH TENGGARA, agaranews.net Masyarakat petani kecil di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, mendesak pemerintah pusat merumuskan kebijakan kompensasi fiskal ekologis atau Ecological Fiscal Transfer (EFT) bagi daerah yang berkomitmen menjaga kelestarian hutan konservasi.
Desakan tersebut mengemuka dalam Forum Diskusi Masyarakat Petani Aceh Tenggara yang digelar di Desa Jambur Damar, Kecamatan Babulrahmah, Senin (26/10/2026). Forum itu menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan ekonomi, ketimpangan pembangunan, serta tantangan yang dihadapi warga di sekitar kawasan konservasi.
Tokoh masyarakat petani kecil Aceh Tenggara, Andul Latif Selian, menyoroti kondisi masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan hutan konservasi. Di satu sisi, kelestarian hutan harus dijaga demi kepentingan lingkungan dan keberlanjutan kehidupan. Namun, di sisi lain, masyarakat setempat juga membutuhkan akses terhadap pembangunan, sumber penghidupan, dan peningkatan kesejahteraan.
Menurut dia, upaya menjaga kelestarian hutan semestinya diikuti dengan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah penyangga konservasi.
Minta Pemerintah Berikan Kompensasi kepada Daerah Penjaga Hutan
Masyarakat menilai, daerah yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kawasan hutan perlu mendapatkan perhatian khusus dalam kebijakan fiskal nasional.
Karena itu, mereka mendesak Kementerian Keuangan bersama kementerian terkait untuk merumuskan skema Kompensasi Fiskal Ekologis (Ecological Fiscal Transfer). Skema ini diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memberikan insentif anggaran kepada pemerintah daerah berdasarkan komitmen dan kinerja dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Melalui kebijakan tersebut, daerah yang berperan mempertahankan kawasan hutan konservasi diharapkan memperoleh dukungan fiskal yang lebih proporsional untuk membiayai pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bagi masyarakat petani kecil, persoalan ini bukan semata-mata mengenai besaran anggaran, melainkan juga tentang bagaimana kebijakan pembangunan dapat memberikan ruang yang adil bagi warga yang hidup di sekitar kawasan konservasi.
Mereka berharap tanggung jawab menjaga lingkungan tidak membuat masyarakat di daerah penyangga tertinggal dalam pembangunan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan ekonomi lokal, dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Mendorong Pembangunan yang Berpihak kepada Masyarakat
Penerapan kompensasi fiskal ekologis juga dinilai berpotensi memperkuat kapasitas keuangan daerah, termasuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kebijakan dan program pembangunan yang berkelanjutan.
Namun, realisasi gagasan tersebut membutuhkan kajian yang matang, mekanisme penilaian yang transparan, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, pemberian insentif dapat didasarkan pada indikator yang jelas dan benar-benar memberikan manfaat bagi lingkungan maupun masyarakat.
Selain persoalan fiskal, penyelesaian berbagai persoalan di lapangan juga memerlukan komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak berwenang, pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat setempat. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman dan menghindari konflik berkepanjangan.
Forum diskusi di Desa Jambur Damar diharapkan menjadi salah satu sarana untuk menyampaikan aspirasi masyarakat petani kecil kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.
Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya menempatkan daerah penyangga sebagai wilayah yang memiliki tanggung jawab menjaga kelestarian hutan, tetapi juga memastikan warga yang tinggal di dalamnya memperoleh kesempatan yang layak untuk meningkatkan kesejahteraan.
Dengan kebijakan fiskal yang lebih memperhatikan aspek ekologis dan sosial, upaya menjaga hutan diharapkan dapat berjalan seiring dengan pembangunan daerah serta peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat.
(Kasirin)


































