ACEH TENGGARA, agaranews.net — Kekuatan kepolisian tidak semata-mata diukur dari jumlah personel atau kesiapan peralatan. Lebih dari itu, kemampuan polisi merespons laporan warga, menyelesaikan persoalan keamanan, dan memberikan pelayanan yang transparan menjadi tolok ukur penting kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Semangat itulah yang mengemuka dalam kegiatan Polres Kuat di Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Aceh Tenggara, Rabu (21/10/2026). Kegiatan tersebut dipimpin Wakil Kepala Polres Aceh Tenggara Komisaris Polisi Rafliandi, mewakili Kapolres Aceh Tenggara Ajun Komisaris Besar Rujiyanto Dwi Poernomo.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan personel dan kemampuan operasional Polres Aceh Tenggara dalam menjalankan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pelayanan publik.
Program Polres Kuat merupakan salah satu dari delapan Program Quick Wins Kapolri. Program ini diarahkan untuk membangun satuan kewilayahan yang mampu bekerja secara profesional, mengambil tindakan secara tepat, dan merespons persoalan masyarakat tanpa mengabaikan prosedur serta prinsip akuntabilitas.
Pelayanan cepat menjadi ukuran
Dalam pelaksanaannya, penguatan Polres bertumpu pada empat aspek, yakni sumber daya manusia, pelayanan, operasional, dan pengawasan. Keempatnya saling berkaitan karena kualitas pelayanan kepolisian sangat bergantung pada kesiapan personel, kemampuan menangani perkara, serta konsistensi pengawasan internal.
Pada aspek sumber daya manusia, peningkatan kompetensi harus berjalan seiring dengan pembentukan integritas, kedisiplinan, dan profesionalisme anggota. Kemampuan tersebut dibutuhkan agar personel dapat menjalankan kewenangan secara bertanggung jawab sekaligus memberikan pelayanan yang menghormati hak-hak masyarakat.
Di bidang pelayanan, masyarakat diharapkan memperoleh akses yang mudah dan respons yang cepat ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Layanan Call Center 110 menjadi salah satu saluran pengaduan dan permintaan bantuan, sementara Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) diharapkan memberikan pelayanan yang ramah dan humanis.
Keterbukaan informasi juga menjadi bagian penting dalam penanganan perkara. Melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan perkara sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi warga yang tengah menghadapi persoalan hukum, kepastian informasi dan kejelasan proses merupakan bagian penting dari pelayanan. Karena itu, kecepatan bertindak perlu diimbangi dengan ketelitian, komunikasi yang baik, dan kepatuhan terhadap prosedur.
Memperkuat kemampuan operasional dan pengawasan
Selain pelayanan, penguatan operasional diarahkan pada kemampuan jajaran kepolisian menghadapi berbagai persoalan keamanan di wilayah hukumnya. Penanganan penyalahgunaan narkoba, perjudian daring, hingga penipuan digital menjadi bagian dari tantangan yang membutuhkan kesiapan personel dan koordinasi yang efektif.
Di sisi lain, pengawasan internal diperlukan untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai aturan. Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas harus diwujudkan melalui pencegahan pungutan liar, penindakan terhadap pelanggaran disiplin, serta penegakan kode etik secara konsisten.
Penguatan kelembagaan dengan demikian tidak cukup berhenti pada kesiapan organisasi. Hasilnya perlu tercermin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, mulai dari penerimaan laporan, penanganan pengaduan, hingga penyelesaian persoalan yang menjadi tanggung jawab kepolisian.
Polsek menjadi ujung tombak pelayanan
Upaya membangun Polres yang kuat juga berkaitan erat dengan penguatan Polsek sebagai satuan kepolisian yang berada lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Melalui konsep Polsek Tangguh, jajaran kepolisian di tingkat kecamatan diharapkan mampu menjadi pintu pertama bagi warga yang membutuhkan perlindungan, bantuan, maupun penyelesaian persoalan sesuai kewenangannya.
Kedekatan tersebut penting agar persoalan keamanan dapat diketahui lebih dini dan ditangani secara tepat. Kehadiran polisi di tengah masyarakat juga diharapkan tidak hanya terlihat ketika terjadi gangguan keamanan, tetapi hadir melalui komunikasi, pencegahan, dan pelayanan yang berkelanjutan.
Dalam kerangka transformasi organisasi, penguatan ini sejalan dengan arah pembagian peran kelembagaan: Mabes Polri yang ramping dan strategis, Polda yang profesional dan suportif, Polres yang kuat secara operasional, serta Polsek yang tangguh dalam memberikan pelayanan di tingkat lokal.
Melalui kegiatan Polres Kuat, Polres Aceh Tenggara berupaya memperkuat soliditas dan kesiapan personel untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Namun, keberhasilan upaya tersebut pada akhirnya akan ditentukan oleh manfaat yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Bagi masyarakat, polisi yang kuat adalah polisi yang mudah dihubungi ketika dibutuhkan, cepat merespons laporan, transparan dalam menangani perkara, dan bertindak adil tanpa membeda-bedakan warga.
Dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat, Polres Aceh Tenggara menegaskan komitmen untuk memperkuat pelayanan yang profesional, responsif, dan berintegritas. Kepercayaan publik diharapkan tumbuh bukan semata-mata melalui slogan, melainkan melalui tindakan nyata yang dapat dirasakan dan dinilai langsung oleh masyarakat.
Polisi Bersama Masyarakat: Melindungi, Mengayomi, dan Melayani. Ady


































