Aceh Timur – Agaranews.net Jumat, 2 Oktober 2026. Ketua IWOI Aceh Timur Rahmad meminta adanya evaluasi serius terhadap penanganan perkara rumah tangga di Mahkamah Syar’iyah Idi, menyusul Maraknya laporan dan keluhan masyarakat Pasangan(suami – istri) yang menurutnya perlu mendapat perhatian.
Rahmad menilai lembaga peradilan syariah seharusnya tidak hanya dipandang sebagai tempat menyelesaikan perkara ketika rumah tangga sudah berada di ujung perceraian. Menurutnya, semangat perdamaian, mediasi, perlindungan anak, serta penyelesaian konflik keluarga harus benar-benar menjadi perhatian.
“Banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan kepada kami. Mereka berharap ketika terjadi pertikaian suami istri, ada ruang yang kuat untuk mendamaikan mediasi dan mencari jalan keluar. Jangan sampai masyarakat melihat proses peradilan hanya berakhir pada perceraian,” ujar Rahmad kepada media.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jangan sampai pengadilan dipersepsikan sebagai pintu tercepat menuju perceraian dan lanjut harta Gono gini.
Rahmad menyampaikan kritik keras terhadap apa yang ia sebut sebagai persepsi sebagian masyarakat mengenai proses perkara perceraian.
Ia mempertanyakan apakah mekanisme yang ada sudah cukup menempatkan keutuhan keluarga dan kepentingan anak sebagai perhatian utama.
“Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa Mahkamah Syar’iyah menjadi tempat yang justru mempermudah perceraian. Kalau rumah tangga masih bisa diselamatkan, mengapa tidak diperkuat dulu upaya perdamaian?” katanya.
Mahkamah Syar’iyah Idi sendiri secara resmi menyediakan layanan perkara dan e-Court, termasuk pendaftaran perkara secara daring, e-Filing, e-Payment, e-Summons, dan e-Litigation. Situs layanan resminya menyebut tujuan PTSP antara lain memberikan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan ramah kepada masyarakat pencari keadilan.
Karena itu, menurut Rahmad digitalisasi seharusnya mempermudah akses terhadap keadilan, bukan dimaknai masyarakat sebagai sarana untuk mempercepat perceraian.
Rahmat soroti e-Court: perlu dievaluasi, bukan sekadar dihapus
Rahmat bahkan meminta agar aplikasi e-Court dievaluasi secara menyeluruh dan mempertimbangkan kembali penerapannya dalam perkara keluarga.
“Kalau sebuah teknologi membuat proses hukum menjadi lebih mudah, maka harus dipastikan kemudahan itu tidak mengorbankan keluarga dan anak-anak. Saya meminta e-Court dievaluasi. Jangan sampai masyarakat menganggap aplikasi ini sebagai aplikasi untuk mudah bercerai,” tegasnya.
Namun demikian, perlu dibedakan antara e-Court sebagai sistem administrasi/peradilan elektronik dan keputusan hakim mengenai perkara perceraian. e-Court menyediakan layanan elektronik seperti pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, dan persidangan elektronik; keputusan mengenai perkara tetap merupakan kewenangan majelis hakim berdasarkan proses persidangan.
“Kalau anak kalian yang menjadi korban, bagaimana?”
Kritik Rahmad semakin tajam ketika berbicara mengenai dampak perceraian terhadap anak.
Menurutnya, setiap proses perkara keluarga harus melihat persoalan bukan hanya dari sisi suami dan istri, tetapi juga dari masa depan anak.
“Kalau anak kalian sendiri yang menjadi korban perceraian, bagaimana? Apakah kita mau melihat anak kehilangan keutuhan keluarganya tanpa melakukan upaya maksimal untuk mendamaikan orang tuanya?” ujar Rahmad
Ia meminta kepada ketua mahkamah syariah idi Aceh Timur ibu Wafa SH.I .MH dan humas Ilyas agar kepentingan anak tidak berhenti menjadi kalimat dalam dokumen perkara.
Anak bukan pihak yang mengajukan gugatan. Tetapi anak sering menjadi pihak yang paling lama merasakan dampaknya.
Rahmad Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan
Rahmad juga meminta agar keluhan masyarakat tidak dianggap sebagai serangan terhadap lembaga peradilan.
Menurutnya, kritik justru diperlukan agar pelayanan hukum semakin baik dan masyarakat memahami hak serta kewajibannya.
Ia mendorong adanya evaluasi terhadap pelayanan, mekanisme medias
