Aceh Tenggara, Agaranews.com| Gedung bangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlokasi di Desa Pasir Gala- Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara Provinsi Aceh diduga tidak memenuhi standar Ketua Lsm Kaliber Aceh mendesak Kepala Regional (Kareg) untuk secepatnya bisa mengambil tindakan tegas terhadap Yayasan tersebut.
Karena untuk beroperasi, setiap dapur MBG harus memenuhi persyaratan kelayakan gedung, pengelolaan limbah dan lainnya.
Karena kita melihat kondisi bangunan dapur MBG yang berlokasi di Desa Pasir Gala- Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara tersebut tidak layak. Kata ZK Agara kepada Agaranews.com Selasa (19/5/26).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Diberitakan sebelumnya bahwa dapur MBG tersebut masih tetap beroperasi. Seharusnya pihak Kepala Regional harus secepatnya mengambil tindakan tegas.
Hal ini membuat Ketua KALIBER Aceh, Zk Agara, angkat bicara serta dirinya mengecam keras hal ini lantaran masih maraknya pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa lokasi Kabupaten Aceh Tenggara beroperasi dengan bebas. Karena kondisi bangun jauh dari standar atau bisa dibilang asal jadi.
Seharusnya kondisi bangunan dapur MBG tersebut haruslah sesuai standar dan prosedur dan asal asalan hanya untuk meraup Rp 6 juta rupiah per hari intensif dari pemerintah pusat.
Menurut hasil pantauan KALIBER Aceh di lapangan, sejumlah dapur MBG di Kota Cane dan sekitarnya diduga beroperasi tanpa memenuhi standar kebersihan, sanitasi, kelayakan bangunan, hingga tenaga profesional yang semestinya menjadi syarat utama dalam program nasional tersebut.
“Kami melihat program MBG di Aceh Tenggara mulai keluar dari arah dan tujuan Presiden RI. Banyak dapur berdiri hanya sekadar mengejar proyek dan keuntungan pribadi, bukan mengutamakan kualitas maupun keselamatan masyarakat,” tegas Zk Agara.
KALIBER Aceh menilai kondisi tersebut sangat berbahaya karena menyangkut konsumsi makanan untuk masyarakat dan pelajar. Bahkan, beberapa dapur disebut telah beroperasi tanpa kejelasan izin serta pengawasan dari instansi terkait.
“Bagaimana mungkin dapur sudah beroperasi, sementara standar kesehatan, chef, pengelolaan makanan, hingga izin kebersihan tidak jelas. Ini bukan program kecil, ini program negara,” ujarnya.
Lebih lanjut, KALIBER Aceh menegaskan bahwa dapur MBG resmi seharusnya memiliki standar bangunan yang layak dan representatif. Namun fakta di lapangan, banyak dapur yang diduga dibangun seadanya.
“Secara aturan, dapur MBG harus memenuhi standar, termasuk ukuran dan fasilitas yang memadai sekitar 20×20 meter. Tapi yang terjadi di Aceh Tenggara, banyak bangunan terkesan dipaksakan hanya agar cepat operasional demi mencairkan keuntungan,” terang Zk Agara.
Atas kondisi tersebut,
KALIBER Aceh mendesak Presiden RI dan kementerian terkait segera menurunkan tim investigasi serta pengawasan khusus ke Aceh Tenggara untuk memeriksa seluruh dapur MBG yang telah berjalan.
“Presiden RI jangan sampai dibohongi laporan manis di atas meja. Realita di lapangan sangat memprihatinkan. Kami meminta tim pusat turun langsung ke Aceh Tenggara untuk melihat kondisi sebenarnya,” tegasnya.
KALIBER Aceh juga meminta aparat pengawasan dan penegak hukum tidak tutup mata terhadap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG tersebut.
“Kami siap membuka data, dokumen, serta bukti-bukti pendukung terkait dugaan pelanggaran dan permainan dalam proyek dapur MBG di Aceh Tenggara. Jangan sampai program rakyat berubah menjadi ajang bancakan oknum tertentu,” tutup Zk Agara
Sampai berita ini dikirimkan ke meja redaksi media Agaranews.com masih berupaya untuk melakukan konfirmasi kepada Kepala Regional (Kareg) Mustafa Kamal dan Wakil Kepala Regional (Wakareg) Provinsi Aceh, Santi.[tim]
