Kutacane, Agaranews.net
Dugaan adanya indikasi praktik konspirasi terhadap pengarahan untuk pemenangan tender hingga pengondisian dana hibah maupun pengadaan barang dan jasa sumber dana APBK kini menjadi sorotan publik di kabupaten Aceh Tenggara.
Syukri A.Pinim SH , selaku pengamat kebijakan publik dan juga pemantau kontruksi menyoroti tata kelola anggaran daerah yang dinilai rawan dan merugikan anggaran negara.
Katanya bahwa proses pelelangan pengadaan barang dan jasa dari dana yang bersumber dari DAK , DOKA OTSUS, dan DAU diduga kuat hanya formalitas. Pantauan dilapangan menunjukkan bahwa paket2 proyek pisik berulang kali dimenangkan oleh grup dari perusahaan yang sama.
Hasil pantauan kami di lapangan , pemenang tender hanya berputar di dua grup pengendali yang besar,ditambah beberapa cv pemenang di luar grup. Diduga 2 grup besar tersebut dikendalikan oleh SS dan KD. Adapun direkturnya dan komisaris adalah kerabat mereka bahkan adik,abg,bapak , dan anak. Pokoknya diduga siapa yang melapor kepada mereka 99% menang tender dengan syarat lengkap di dokumen , bahkan angka penawaran perusahaan tersebut umumnya semuanya mendekati Owner Estimet ( OE) pagu anggaran.
Satu grup pengendali perusahaan dengan grup pengendali grup perusahaan yang lain bahkan saling menjadi pemenang dan sebagai pendamping , begitulah seterusnya saling timbal balik sebagai pemenang dan pendamping. Dapat dibuktikan dengan tangkapan layar screen shot pada portal spse ukpbj kabupaten Aceh Tenggara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pola penawaran sebagaimana pada sistem pengadaan barang dan jasa di spse( sistem pengadaan secara eletronik ) , semakin memperjelas indikasi ” tender pormalitas” . Walaupun bertukar peran antara sebagai pemenang dan pendamping , sulit untuk diketahui pihak publik , karena sistem yang digunakan sekarang ini di perpres 16 tahun 2018 jo perpres 12 tahun 2012 dan perlem lkpp 12 tahun 2021. Yang dimunculkan hasil evaluasi calon pemenang saja di portal. Publik tidak dapat melacak lebih dalam kelemahan perusahaan peserta lain atas dasar kelemahan apa digugurkan. Kecuali publik , lsm, pers meminta di berikan BAHP ( Berita Acara Hasil Pemilihan ) kepada kelompok pemilihan ( pokmil ) atau ukpbj . Kondisi ini justru semakin besar dugaan adanya permainan konsfirasi yang bisa dilakukan secara senyap. Tahapan evaluasi teknis, evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi, pembuktian kualifikasi dan penawaran tidak muncul di portal. Terkesan perusahaan2 yang disebutkan sekedar mendaftar , tapi tidak membuat penawaran.
Sehingga publik berasumsi sekedar tidak gagal tender demi memenangkan cv yang di arahkan wajib menang tampa gagal dalam sekali tender. Sehingga perusahaan yang dimenangkan umumnya yang mendekati nilai pagu saja suatu hal yang sangst aneh , bisa dibandingksn tender di ukpbj provinsi Aceh . Pemenang tender malah ssmpai penhematan anggaran negara 20 %. Ini infikasi konsfirasi kuat dalam pelaksanaan tender. Sehingga episiensi anggaran negara menjadi hal yang mustahil dan terkesan mengindikasikan korupsi bila pemenang tender tsb mengerjakan anggaran dilapangan mendekati pagu.
Di sorot : Dana hibah Apbk ke instansi pertikal setiap tahun sejak 2024 kata Syukri , dana pemda dihibahkan ke instansi pertikal telah berlangsung 3 tahun berturut- turut. Sejak 2024, 2025, dan 2026. Pengucuran dana hibah daerah berturut2 , patut dipertanyakan urgensi dan legalitasnya. Jangan sampai alokasi hibah apbk ini justtu dijadikan sarana loby2 politik anggaran untuk mengamankan kepentingan oknum pejabat tertentu dan mengamankan oknum pejabat yang bermasalah secara hukum. Atas kondisi tersebut harapan Syukri A. Pinim , mendesak APH , mulai dari kejaksaan tinggi, polda hingga kpk segera mengusut tuntas seluruh dokumen lelang proyek atau dilakukan audit digital forensik terhadap server SPSE POKMIL UKPBJ Aceh Tenggara dan lakukan audit investigativ terhadap kinerja personal ukpbj, publikasikan ke publik yang membutuhkan , lsm , pers dll, Berita Acara Hasil Pemilihan ( BAHP ) di Ukpbj .
Dayat
