ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Panyabungan, AgaraNews. Net // Kinerja Satgas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Mandailing Natal (Madina) kembali menuai kecaman keras dan sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat. Satgas PETI yang sebelumnya dibentuk dengan SK Bupati itu, dinilai hanya “omon-omon” dan nihil penindakan atau terkesan NATO (No Action, Talk Only)
Ironisnya, fase penindakan Satgas PETI sesuai time line Pemkab Madina telah berakhir hari ini (31/08) namun tak kunjung ada satu pun terekspose kegiatan penindakan/penertiban tegas.
“Luar biasa memang Satgas PETI ini. Sejak awal sampai akhir tak pernah ada satupun action dan bentuk nyata penindakan. Info terakhir, ekspose Wakil Bupati, Satgas masih sibuk ria dengan draft personel yang mungkin sekarang belum rampung. makanya Satgas PETI ini nihil penindakan” sebut Ketua AMP2K (Aliansi Mahasiswa Pemuda Pemantau Kebijakan Pemerintah) Pajarur Rohman Nasution dalam keterangan Pers di Panyabungan (31/08)
Pajar menyatakan, Satgas PETI bentukan Forkopimda yang awalnya diharapkan publik menjadi garda terdepan penegakan hukum justru menunjukkan ketidakberdayaan pemerintah dengan prestasi nol dan penuh rapor merah tanpa penindakan konkret di lapangan.
“Satgas PETI Madina dinilai telah gagal total. Hanya garang diatas kertas tapi terkesan pengecut di lapangan. Hingga saat ini, belum ada tindakan nyata atau penegakan hukum yang signifikan terhadap para pelaku penambangan ilegal berskala besar. Ntah apapun guna Satgas PETI ini” sindir Pajar dengan nada satire.
Pajar yang alumnus Pasca Sarjana UIN Riau ini menganalisis bahwa kinerja Satgas dinilai tumpul dan lemah, meski aktivitas pertambangan illegal makin massif dan alat berat pun terpantau kian marak beroperasi bebas, namun belum kunjung ada langkah hukum konkrit yang diambil.
Pajar yang aktivis PMII ini menyebut, mandulnya fungsi pengawasan dan penindakan Satgas PETI ini telah lama memantik spekulasi liar dan persepsi negatif publik dibalik motif pembentukan Satgas PETI ini.
“Wajar saja ada asumsi publik adanya dugaan pembiaran dan perlindungan dari Forkopimda atau teatrikal kompromi terselubung antar elite dengan pengusaha illegal di balik layar akibat mandulnya Satgas PETI ini” tambahnya.
Secara terpisah Ketua GPKN (Gerakan Pemantau Keuangan Negara) M. Rizky Lubis menyatakan, situasi yang kian kritis publik Madina kini menaruh harapan terakhir pada ketegasan Gubernur Sumatera Utara. M. Bobby Afif Nasution.
“Gubsu diminta tidak tinggal diam melihat kehancuran ekologis di Madina. Kami minta Gubsu segera turun tangan menerjunkan Satgas Gabungan Terpadu ke Kab. Madina. Jangan tunggu jatuh korban jiwa dan kerusakan alam yang makin parah. Jangan tunggu ada bencana ekologis baru ada pergerakan” tegas M. Rizky.
Menurutnya, Satgas lokal sudah tidak berkutik menghadapi kekuatan pelaku dan pemodal PETI di Kab Madina. Satgas pun dinilai hanya jadi macan kertas yang jadi bahan lelucon para pengusaha tambang illegal.
Guna memutus kebuntuan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didesak untuk segera mengambil alih komando penertiban.
Intervensi langsung dari Gubsu dinilai menjadi satu-satunya solusi saat ini untuk menyelamatkan sisa lingkungan Madina yang kian hancur akibat PETI yang kian brutal.
“Kita minta Gubernur Sumut mengambil alih dan memimpin langsung komando penertiban. Miris sekali, Kab Madina sekarang layaknya daerah tanpa hukum akibat pertambangan illegal yang makin merajalela dan Satgas PETI yang dinilai mandul” tambah Direktur Eksekutif The Madina Green Institute Ridwandi Nasution.
Publik kini mendesak. Gubsu Bobby untuk segera menurunkan tim khusus provinsi untuk membersihkan mafia PETI dari bumi Mandailing Natal serta menangkap pemodal besar (aktor intelektual), bukan hanya pekerja kecil di lapangan.
“Satu-satunya solusi penyelamatan alam Madina, Gubernur Sumut harus kembali menurunkan Tim Satgas Terpadu. Kita tak bisa berharap banyak kepada Bupati/Wakil atau Satgas PETI yang selama ini terkesan tutup mata dan melakukan pembiaran. Sandiwara birokrasi yang memuakkan. Satgas PETI Kab Madina pun hanya jadi tertawaan para penambang karna sama sekali tidak pernah turun ke lapangan dan melakukan penertiban” tutup Ridwandi.(Magrifatulloh).
