BANDA ACEH — Tokoh Aceh, Suryadi Djamil atau yang akrab disapa Omsur, meminta Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), agar turun langsung menemui massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh (ARA) guna mencegah terjadinya benturan antara aparat kepolisian dengan mahasiswa maupun masyarakat.
Aksi demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 18 Mei 2026 itu akan diikuti oleh mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh (ARA). Mereka menuntut pencabutan Pergub Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang dinilai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Dalam keterangannya, Minggu (17/5/2026), Suryadi Djamil menilai aparat kepolisian selama ini telah bekerja maksimal dalam mengawal dan melayani jalannya berbagai aksi demonstrasi terkait persoalan JKA.
“Sudah tiga kali aksi berlangsung, dan kepolisian telah bekerja maksimal melayani massa aksi. Jangan sampai ada pembiaran yang akhirnya menimbulkan benturan antara massa dengan aparat kepolisian,” ujar Omsur.
Menurutnya, aspirasi masyarakat harus disikapi dengan dialog terbuka dan pendekatan yang persuasif. Ia meyakini Mualem memiliki komitmen menjaga situasi Aceh tetap aman, damai, dan kondusif.
“Saya yakin Mualem mau menjumpai massa aksi besok demi Aceh yang lebih aman, damai, dan sejahtera. Mualem juga seharusnya berterima kasih kepada seluruh rakyat Aceh yang sudah mengingatkan pemerintah. Setiap kritik pasti ada solusi dan saran di dalamnya,” katanya.
Omsur mengingatkan, apabila persoalan ini dibiarkan tanpa langkah konkret dari pemerintah, situasi dikhawatirkan dapat semakin membesar.
“Percikan api ini bisa menjadi besar apabila gubernur membiarkan semuanya berlarut-larut. Mualem harus berani mengambil sikap demi kebaikan Aceh,” ujarnya.
Selain itu, Suryadi juga mendorong adanya langkah-langkah strategis dalam penyelesaian persoalan JKA, termasuk meminta seluruh pihak ikut bertanggung jawab.
Ia menyarankan agar anggaran pokok pikiran (pokir) anggota legislatif dapat dialihkan untuk mendukung pembiayaan JKA, mengingat kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat merupakan kepentingan utama rakyat Aceh.
“Dewan juga dipilih oleh rakyat. Karena itu, tidak hanya gubernur yang bertanggung jawab, tetapi DPRA juga memiliki kewajiban memberikan kepuasan publik dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Ia juga menilai Gubernur Aceh perlu segera mengambil langkah-langkah evaluatif di internal pemerintahan, termasuk mempertimbangkan penataan struktur birokrasi demi mempercepat penyelesaian persoalan yang berkembang.
Di akhir pernyataannya, Omsur mengimbau mahasiswa dan masyarakat yang akan mengikuti aksi agar tetap menjaga ketertiban serta mengedepankan etika dalam menyampaikan aspirasi.
“Silakan menyampaikan pendapat di muka umum, tetapi jangan anarkis. Berikan contoh terbaik kepada masyarakat. Adik-adik mahasiswa harus menunjukkan bahwa mereka memiliki moral, adab, dan perjuangan yang benar-benar untuk kepentingan rakyat,” tutupnya. (*)
