Tanah Karo, AgaraNews. Net // Kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa ratusan siswa di SMAN 1 Berastagi dan Yayasan Perguruan Bersama pada Kamis, 13 Agustus 2026 lalu, terus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Karo dan Forkopimda.
Hingga Jumat 14 Agustus 2026, sebanyak 110 siswa masih menjalani perawatan di RS Efarina, RS Amanda, RSUD Karo, dan RS Mina. Kondisi mereka dilaporkan berangsur membaik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Badan Gizi Nasional BGN Prof. Dr. Sudaryono, M.Si yang langsung meninjau lokasi menegaskan pihaknya telah mengambil langkah tegas.
“SPPG Karo Sempajaya kita suspensi selama 30 hari. Selama masa ini akan dilakukan investigasi, evaluasi, peningkatan kapasitas, dan pelatihan keamanan pangan. SPPG baru boleh beroperasi kembali jika sudah memenuhi semua syarat yang ditentukan,” tegas Sudaryono di Berastagi, 14 Agustus 2026 beberapa hari lalu.
Sudaryono juga menyampaikan bahwa penentuan pihak yang bertanggung jawab akan menunggu hasil uji laboratorium dari Labfor Polda Sumut. Jika dari hasil tersebut ditemukan adanya kelalaian prosedur, maka akan ada konsekuensi hukum dan administrasi sesuai aturan yang berlaku.
Penyelidikan penyebab kejadian dilakukan oleh Tim Labfor Polda Sumatera Utara_ yang didampingi INAFIS Polres Karo. Lokasi yang diperiksa adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi – SPPG Karo Sempajaya_ yang berlokasi di area _Kodim 0205/Tanah Karo.
Dalam olah TKP tersebut, Tim mengambil sampel sisa makanan, air, dan limbah untuk uji laboratorium. Hasil awal uji kimia yang disampaikan Kepala Kantor KPPG Medan Donal Simajuntak dinyatakan negatif. Untuk uji mikrobiologi masih menunggu hasil final.
Dengan adanya suspensi dari BGN dan fokus pemeriksaan di dapur SPPG, maka proses pengelolaan, penyiapan, dan distribusi makanan di SPPG menjadi fokus utama evaluasi saat ini.
Terkait lokasi dapur yang berada di area Makodim, Dandim 0205/Tanah Karo Letkol Inf Robert Panjaitan memberikan klarifikasi resmi.
“Melalui media ini saya sampaikan bahwa dapur MBG tersebut tidak ada kaitannya dengan Kodim 0205/Tanah Karo. Memang dapur MBG ini terletak di area Kodim namun Kodim cuma menyediakan tempat, sebagai fasilitator,” ujar Dandim.
Ia menegaskan, untuk urusan operasional, pengadaan bahan baku, memasak, hingga distribusi sepenuhnya menjadi tanggung jawab _SPPG dan Badan Gizi Nasional.
” Kalau masalah masak memasak maupun penyedia sayur mayur maupun ikan, itu tidak ada kita campuri. Jadi keterlibatan Kodim tidak ada sama sekali,”tegasnya.
Sementara Kejaksaan Negeri Karo bersama Pemkab Karo menyatakan akan terus mengawal proses hukum dan administrasi kasus ini hingga tuntas.
“Kami akan memastikan setiap proses berjalan transparan. Jika dari hasil penyidikan ditemukan adanya kelalaian dalam tata kelola SPPG, maka harus ada pertanggungjawaban sesuai aturan yang berlaku,”ujar Kajari Karo, Edmond N Purba S.H M.H, pada awak media ini.
Sedangkan Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting meminta seluruh pihak menahan diri dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Fokus utama saat ini adalah pemulihan kesehatan siswa.
Kasus ini menjadi evaluasi penting bagi program MBG secara nasional. SPPG sebagai ujung tombak penyedia makanan wajib memenuhi standar: kebersihan, pencatatan suhu, uji sampel, dan pengawasan dari BGN serta Pemerintah Daerah.
Pemkab Karo meminta agar ke depan pengawasan diperketat dan pelibatan sekolah serta orang tua dalam monitoring juga ditingkatkan.(Lia Hambali)
