ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jakarta, AgaraNews. Net // Wacana pergantian Kapolri mulai menjadi perhatian publik. Salah satu nama yang mencuat dan diusulkan masuk bursa calon Kapolri adalah Kabaharkam Polri, Komjen Pol Karyoto. Kamis, 30 Juli 2026.
Komjen Pol Karyoto menjabat sebagai Kabaharkam Polri sejak Agustus 2025. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya dan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI), Ical Syamsudin, S.Sos., S.H., menyatakan dukungannya kepada Karyoto. Menurutnya, Karyoto memiliki pengalaman, rekam jejak, dan kepemimpinan yang baik untuk memimpin Tribrata. Ia juga menilai Karyoto memiliki hubungan baik dengan LSM anti rasuah dan sejumlah Organisasi Kemasyarakatan juga kelembagaan Agama lainnya.
Meski begitu, hingga kini pemerintah belum mengumumkan secara resmi proses maupun keputusan terkait pergantian Kapolri. Nama Karyoto yang masuk bursa calon masih sebatas wacana dan aspirasi dari sejumlah pihak.
Seiring berjalannya waktu hingga menjelang pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), dirinya yang saat ini tengah menjabat sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Karyoto kembali mencuat sebagai kandidat potensial menggantikan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
Nama Komjen Pol.Karyoto dikabarkan memang sempat “menghilang” dari radar pembahasan di lingkungan istana. Situasi ini disinyalir akibat dari adanya kekhawatiran politik terkait posisi personal Komjen Pol Karyoto yang adalah besan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Kedekatan hubungan keluarga ini disorot tajam seiring kuatnya dukungan publik agar Dedi Mulyadi maju dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mendatang.
Ikatan kekeluargaan ini terjalin dari pernikahan antara putri Komjen Pol Karyoto, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Garut, Luthfianisa Putri Karlina dengan putra sulung Dedi Mulyadi, Maula Akbar.
Menghitung dari kalkulasi politik tingkat elit, kedekatan antara calon pejabat tinggi negara dengan sosok politisi yang memiliki basis massa kuat seperti Dedi Mulyadi dianggap sebagai variabel yang bisa mengubah peta elektabilitas nasional. Kekhawatiran terhadap efek politik ini yang ditengarai menjadi alasan mengapa posisi Komjen Pol Karyoto dalam bursa Kapolri sempat menjadi perdebatan internal.
Namun begitu, terlepas dari narasi politik yang melingkupinya, Komjen Pol. Karyoto tetaplah bukan figur sembarangan di Korps Bhayangkara. Pria berzodiak Libra kelahiran Pemalang, 27 Oktober 1968, ini adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1990 dari Batalyon Dhira Brata. Dia juga dikenal sebagai perwira dengan spesialisasi reserse. Kemampuannya ini juga sudah teruji melalui serangkaian pendidikan strategis di PTIK dan Lemhannas yang sudah mematangkan kapasitas manajerialnya.
Rekam jejak Komjen Pol Karyoto di institusi penegak hukum juga tergolong mentereng. Sebelum menjabat Kabaharkam, Komjen Pol Karyoto adalah Kapolda Metro Jaya ke-41. Beliau menjabat sejak 27 Maret 2023 hingga 5 Agustus 2025. Karir sebelumnya pernah berkecimpung sebagai Deputi Penindakan dan Eksekusi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2020-2023.
Di lembaga ini, dirinya memimpin berbagai pengusutan perkara korupsi besar, termasuk kasus suap ekspor benih lobster yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Ketegasannya dalam menangani kasus yang menjadi perhatian publik dengan membuktikan profesionalisme dan integritasnya dalam bekerja.
Semasa menjadi Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol Karyoto sebagai pimpinan wilayah juga teruji untuk menangani ibu kota dengan segala kompleksitas politik dan sosialnya. Dia juga membuktikan diri mampu untuk menjaga stabilitas keamanan.
Sebagai pejabat publik, Komjen Pol Karyoto juga terhitung taat dalam soal pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN. Berdasarkan data terbaru, total harta kekayaannya berada di angka Rp11,5 miliar. Angka ini menunjukkan kenaikan dibandingkan laporan periodik per 31 Desember 2023 yang berada di angka Rp. 9,84 miliar. Transparansi ini juga menjadi penilaian penting tentang profil seorang calon pemimpin di institusi Polri.
Pertanyaannya sekarang, apakah profesionalisme tetap menjadi acuan utama dalam penunjukan Kapolri? Atau ada variabel politik yang akan lebih mendominasi?
Namun demikian, bagi masyarakat Indonesia prioritas utama seorang Kapolri tetap saja pada sosok yang mampu menjamin keamanan dalam negeri. Bahkan mampu menjaga marwah institusi, serta dapat bekerja optimal tanpa terkena toksik atau pengaruh dari kepentingan politik praktis pihak mana pun. Termasuk juga dari para “penyihir” yang sering masuk ke dalam permainan tingkat elit dan merapalkan _simsalabim abrakadabra._
Riwayat Jabatan di Kepolisian dan Instansi Lain :
– Kapolres Ketapang (2008)
– Kasubbid Info data Kominter Set NCB Interpol (2009)
– Penyidik Utama Tk II Dit III/Kor dan WCC Bareskrim Polri (2010)
– Kasubdit III Dittipidkor Bareskrim Polri (2011)
– Kapolresta Barelang (2012)
– Dirreskrimum Polda DIY (2014)
– Wakapolda Sulawesi Utara (2018)
– Wakapolda DIY (2019)
– Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK (2020)
– Kapolda Metro Jaya (2023)
– Kabaharkam Polri (2025)
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melantik Komjen Pol. Karyoto sebagai Kabaharkam Polri menggantikan Komjen Pol. Mohammad Fadil Imran, Selasa (19/8/2025) di Mabes Polri.
Mengapa nama Karyoto menjadi sorotan karena kerap disebut dalam bursa calon Kapolri. Sebab segudang prestasi yang dia raih.
Karier cepat Karyoto mengingatkan publik pada Jenderal (Purn) Timur Pradopo yang sebelum jadi Kapolri juga melewati kursi Kapolda Metro Jaya dan Kabaharkam.
Catatan sejarah menunjukkan, beberapa mantan Kapolda Metro Jaya memang berhasil menduduki jabatan Kapolri:
* Widodo Budidarmo
* Anton Soedjarwo
* Banurusman Astrosemitro
* Dibyo Widodo
* Timur Pradopo
* Sutarman
* Tito Karnavian
* Idham Aziz
Apakah jejak karier Karyoto akan mengikuti tradisi tersebut? Dan seberapa besar faktor “Eks Kapolda Metro Jaya” masih berpengaruh dalam penentuan Kapolri era sekarang .?(Lia Hambali)
Sumber : Divisi Humas MIO Indonesia DKI Jakarta
Reporter : Edo
