Jakarta – agaranews.net // Aroma dugaan korupsi kembali menyeruak dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Lampung Tengah. Kali ini, sorotan tajam datang dari Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigation Committee (DPP CIC) yang mengungkap indikasi penyimpangan anggaran kantor bernilai miliaran rupiah di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Lampung Tengah.
Temuan tersebut mencuat setelah tim investigasi CIC melakukan penelusuran lapangan dan menghimpun keterangan dari berbagai sumber. Hasilnya, muncul dugaan adanya praktik penggelembungan anggaran, manipulasi laporan kegiatan hingga dugaan penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tak tanggung-tanggung, nilai anggaran yang menjadi sorotan mencapai Rp1.124.970.000, yang berasal dari kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
Sekretaris Jenderal DPP CIC, DJ Sembiring, menegaskan bahwa pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan yang patut didalami oleh aparat penegak hukum.
> “Dari hasil investigasi yang kami lakukan, terdapat indikasi kuat penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pemeliharaan barang milik daerah. Nilainya mencapai lebih dari Rp1,1 miliar dan terdapat sejumlah pos anggaran yang diduga tidak dikelola secara transparan,” ungkap DJ Sembiring kepada wartawan di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Menurutnya, anggaran tersebut antara lain dialokasikan untuk sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan serta pembayaran pajak kendaraan dinas perorangan maupun kendaraan dinas jabatan sebesar Rp724.970.000. Selain itu terdapat alokasi dana lainnya sebesar Rp200 juta untuk kegiatan serupa.
Namun di balik angka-angka tersebut, CIC menduga terdapat praktik yang berpotensi merugikan keuangan daerah. Berdasarkan hasil konfirmasi kepada sejumlah narasumber, ditemukan indikasi adanya mark up anggaran, laporan pengadaan barang dan jasa yang diduga tidak sesuai kondisi riil, hingga potensi kegiatan fiktif yang menyebabkan kebocoran APBD.
“Modus seperti ini sering kali sulit terdeteksi apabila tidak dilakukan audit mendalam. Karena itu kami meminta seluruh dokumen dan realisasi anggaran diperiksa secara menyeluruh,” kata DJ Sembiring.
Sorotan CIC tidak berhenti pada anggaran pemeliharaan kendaraan dinas. Pelaksana Harian Ketua DPP CIC, Sulaiman Datu, menyebut dugaan penyimpangan juga merambah sektor pengadaan kebutuhan perkantoran, termasuk alat tulis kantor (ATK) dan belanja operasional lainnya.
Menurutnya, pola penyimpangan yang ditemukan menunjukkan adanya indikasi manipulasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar.
> “Kami menemukan dugaan manipulasi anggaran pengadaan barang dan jasa, termasuk ATK serta biaya pemeliharaan kendaraan dinas. Jika ini terbukti, maka kerugian yang ditimbulkan bukan hanya terhadap keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung pada hak masyarakat yang seharusnya menikmati manfaat dari anggaran tersebut,” tegas Sulaiman.
CIC menilai setiap rupiah yang bersumber dari APBD sejatinya harus digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Karena itu, dugaan penyimpangan terhadap anggaran operasional pemerintahan dinilai sebagai persoalan serius yang tidak boleh diabaikan.
Lembaga antikorupsi tersebut pun mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Mabes Polri, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) untuk segera melakukan audit investigatif dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran di Dinas BMBK Lampung Tengah.
> “Kami berharap aparat penegak hukum tidak menutup mata terhadap temuan ini. Audit menyeluruh perlu dilakukan agar masyarakat mendapatkan kepastian dan kebenaran atas penggunaan uang rakyat,” ujar Sulaiman.
Di tengah meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kasus ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam memberantas praktik korupsi. Masyarakat kini menunggu langkah konkret aparat penegak hukum untuk mengungkap apakah dugaan tersebut hanya sebatas indikasi atau benar-benar telah terjadi penyimpangan yang merugikan negara.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah maupun pihak yang disebut dalam temuan CIC belum memberikan keterangan resmi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.
#CIC #Korupsi #DugaanKorupsi #APBD2025 #LampungTengah #BMBK #PUBinaMarga #DanaKantor #MarkUpAnggaran #PengadaanBarangJasa #Tipikor #KPK #KejaksaanAgung #MabesPolri #BPKRI #Investigasi #BeritaNasional #Lampung #TransparansiAnggaran #UangRakyat
