Pekanbaru, AgaraNews. Net // Pemerintah Provinsi Riau memastikan agenda pelantikan pejabat eselon III dan IV serta Kepala Sekolah SMA/SMK Negeri akan digelar dalam waktu dekat setelah memperoleh persetujuan resmi dari pemerintah pusat. Total sebanyak 315 pejabat dijadwalkan mengikuti pelantikan serentak pada 26 Mei 2026 mendatang.
Pelantikan tersebut terdiri dari 238 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Riau, serta 77 Kepala SMA/SMK Negeri yang akan ditempatkan di berbagai daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau.
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan bahwa pengisian jabatan dilakukan untuk menata kembali struktur birokrasi pemerintahan sekaligus mengisi sejumlah posisi yang selama ini kosong maupun dijabat sementara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, mutasi dan rotasi merupakan bagian dari penyegaran organisasi agar kinerja pemerintahan berjalan lebih optimal. Pemprov Riau, kata dia, juga memastikan seluruh proses telah dilaksanakan sesuai ketentuan administrasi dan regulasi kepegawaian yang berlaku.
“Insya Allah pelantikan dijadwalkan pada 26 Mei 2026 dengan jumlah sekitar 238 pejabat eselon III dan IV termasuk kepala sekolah. Untuk lokasi masih dipertimbangkan, bisa saja di GOR atau tempat representatif lainnya,” ujar SF Hariyanto, Selasa (19/5/2026).
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, menjelaskan bahwa pengangkatan kepala sekolah tahun ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
Ia menyebut, seluruh calon kepala sekolah yang akan dilantik telah melewati tahapan seleksi, verifikasi administrasi, hingga uji kompetensi yang dilakukan oleh tim seleksi khusus di bawah koordinasi Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
“Verifikasi terhadap calon kepala sekolah SMA dan SMK Negeri se-Riau sudah dilakukan untuk mengisi formasi di 96 sekolah. Mereka yang akan dilantik merupakan hasil asesmen dan pengujian oleh tim seleksi,” terang Erisman.
Disdik Riau juga menargetkan pelantikan ini menjadi solusi atas banyaknya jabatan kepala sekolah yang masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Dari data yang ada, sedikitnya 69 sekolah masih dipimpin pejabat sementara.
Menurut Erisman, pemerintah pusat telah menginstruksikan agar jabatan kepala sekolah pada tahun 2026 tidak lagi dijabat oleh Plt, melainkan harus dipimpin pejabat definitif demi menjaga stabilitas manajemen dan mutu pendidikan di sekolah.
“Kementerian meminta agar jabatan kepala sekolah tidak lagi diisi Plt. Karena itu tahun ini dilakukan percepatan pengisian kepala sekolah definitif,” pungkasnya.(ST/Lia Hambali)
