Timika, AgaraNews. Net //.Langkah Pemerintah Kabupaten Mimika dalam mengelola keuangan daerah mendapat apresiasi positif dari kalangan analisis kebijakan publik. Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika dinilai mulai berjalan lebih efisien, terukur, dan tepat sasaran pada pertengahan tahun anggaran 2026, fungsionaris Partai Golkar Ridwan Sina menyatakan bahwa pola pembelanjaan yang diterapkan oleh jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Johannes Rettob menunjukkan prinsip kehati-hatian yang tinggi guna menghindari pemborosan anggaran (Silpa) yang tidak perlu di akhir tahun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saya melihat ada komitmen kuat dari kepala daerah dan pimpinan OPD untuk memastikan setiap rupiah dari total APBD Mimika yang mencapai Rp5,6 triliun benar-benar mengalir ke sektor produktif, seperti infrastruktur dasar, kesehatan, dan pemulihan ekonomi masyarakat,” ujar Ridwan Sina saat diwawancarai di Timika, Rabu (22/7/2026).
Saya ingatkan kepada warga Timika, kondisi pemerintah yang ada sejarang ini, sedang terjadi dimana mana, dan semua orang menyalahkan pemerintah, padahal kejadian ini merata di seluruh nusantara yang akan berujung di APBD.
Contohnya kejadian yang terjadi daerah tertentu yang APBD nya kecil, pegawai PPPK terancam.dirumahkan, karena APBDnya tidak mampu untuk menggaji PPPK, sambung Ridwan.
Marilah kita masyarakat Kabupaten Mimika, berterima kasih kepada Pemerintah Daerah karena kita tidak mengalami hal seperti daerah lain yang menimpa PPPKnya.
Hubungan toleransi umat beragama di Kabupaten Mimika juga sangat baik dan harmonis, dan ini dibuktikan pada saat berlangsungnya pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten, maupun tingkat Provinsi, yang diselenggarakan di Mimika berjalan cukup aman dan sukses dan ini membuktikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Mimika betul betul menjalankan toleransi umat beragama, ujar Ridwan.
Terakhir Ridwan menghimbau, ” Marilah kita sama sama mendoakan agar Bupati Johannea Rettib dan Wakil Bupati Emanuel Kemong, diberi kesehatan untuk menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Mimika, karena kita masih terhitung lebih baik dibanding dengan Kabupaten diluar sana”.
Menurutnya, meski proses administrasi dan lelang belanja modal membutuhkan waktu karena aturan penyesuaian harga dari pemerintah pusat, tata kelola yang bersih justru menjadi bukti bahwa penyerapan anggaran dilakukan secara tepat, bukan sekadar menghabiskan dana secara terburu-buru. Efisiensi ini terlihat dari prioritas program yang langsung menyentuh kebutuhan publik, termasuk program padat karya dan jaminan layanan kesehatannya masyarakat. [1, 2, 3, 4]Albertus menambahkan, koordinasi mingguan yang intensif dilakukan oleh Wakil Bupati Emanuel Kemong bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menjadi kunci utama dalam mengawal transparansi tagihan proyek pihak ketiga. [1, 2]”Pemerintah daerah tidak lagi sekadar mengejar persentase angka serapan yang tinggi di awal, melainkan fokus pada kualitas serapan yang tepat waktu dan akuntabel. Kita harapkan pada sisa semester kedua tahun 2026 ini, akselerasi pembangunan fisik di lapangan semakin memacu roda perekonomian di Kota Emas Mimika,” pungkasnya. [BT/Lia Hambali)
