Jakarta, AgaraNews. Net // Jika kita perhatikan narasi Indonesia Bangkrut, Sale Indonesia, Indonesia Gelap, Kabur dari Indonesia, Buang Rupiah. Narasi sampah anti kemandirian Indonesia seperti ini sangat anomali dan tidak pernah dikenal dalam tradisi gerakan sosial. Hal ini menjadi pendapat yang disampaikan Koordinator 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti melalui rilis Media, Minggu (14/6/2026) di Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Haris membandingkan narasi sampah di atas dengan narasi terbaik era revolusi kemerdekaan Indonesia. Ketika itu, tahun 1928, Bung Hatta membacakan pledoi di depan pengadilan kolonial Den Haag, Belanda. Bung Hatta membangun narasi Indonesia Merdeka.
Dua tahun kemudian, 1930, lanjut Haris, Bung Karno, tampil di depan pengadilan kolonial, Bandung, membacakan pledoi Indonesia Menggugat. Baik Bung Karno maupun Bung Hatta keduanya menyampaikan pandangan dan narasi anti-tesis terhadap kolonialisme, yaitu Indonesia merdeka dan berdaulat.
“Kita prihatin, 80 tahun setelah Indonesia merdeka, justru muncul narasi sampah anti kemandirian Indonesia seperti Indonesia bangkrut, sale Indonesia, dll. Sangat menyakitkan karena narasi sampah seperti ini justru digerakin oleh sejumlah intelektual dan kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan gerakan sosial”, ujar Haris.
Haris mengatakan justru Presiden Prabowo yang menghidupkan kembali narasi era revolusi kemerdekaan tersebut. Pandangan atau narasi kemandirian ekonomi dan perampokan kekayaan dan SDA oleh oligarki yang selama ini hanya berputar di arus pinggiran gerakan sosial, justru di era Presiden Prabowo menjadi arus utama narasi dan kebijakan di pusat istana negara.
Dalam berbagai pidatonya, Presiden Prabowo selalu tegaskan Indonesia harus berdaulat dan mandiri. Dan tidak sekedar narasi dan omon-omon, sejumlah kebijakan dibuat Presiden Prabowo untuk membangun ekonomi nasional yang berdikari seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.
“Ketika para pengkritik menuntut pemberantasan korupsi, Presiden Prabowo justru duluan melangkah lebih mendasar, yaitu memberantas kebocoran penerimaan negara, under invoicing dan transfer pricing. Sebelumnya KPK hanya menyentuh korupsi belanja negara yang nilainya kecil”, ucap Haris.
Haris mengatakan tampaknya para pengkritik pemerintah itu frustasi dan kehabisan akal. “Sepertinya mereka tidak punya kapasitas intelektual untuk meng anti tesis pandangan dan kebijakan Presiden Prabowo. Makanya yang mereka lakukan adalah cari-cari masalah dengan melakukan intrik dan menghina pribadi Presiden Prabowo”, jelas Haris.
“Mereka berharap agar hinaan dan intrik yang mereka lakukan kepada pribadi Presiden Prabowo direspon dengan cara represif. Dengan demikian mereka dapat menemukan alasan lanjutan untuk melakukan framing dengan narasi rezim otoritarian anti demokrasi”, tegas Haris.
Haris menjelaskan tradisi gerakan sosial adalah menawarkan pandangan alternatif sebagai anti-tesis dari situasi yang dianggap menyimpang. Haris memberi contoh era gerakan sosial sebelumnya yang membangun narasi gerakan “Indonesia bersih”, sebagai anti tesis dari situasi negara yang dinilai kotor dikuasai koruptor dan oligarki serakahnomic.
“Mari kita perhatikan gerakan sosial politik era Orde Baru yang membangun narasi demokrasi politik sebagai anti-tesis dari negara otoriter yang dipimpin Presiden Soeharto. Di era reformasi, gerakan sosial melancarkan gerakan anti kebijakan neoliberalisme yang melakukan privatisasi BUMN dan mencabut subsidi untuk kepentingan rakyat”, lanjut Haris.
Haris menjelaskan, ketika itu penguatan BUMN sebagai motor pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dituduh oleh IMF sebagai mendistorsi pasar. Bahkan alokasi subsidi untuk rakyat dianggap pemborosan dan bakar anggaran.
“Kita prihatin, karena gerakan kelompok mahasiswa dan para pengkritik justru anti terhadap kebijakan yang pro rakyat. Pandangan mereka justru mengadopsi pandangan kaum neoliberal, yang menganggap alokasi APBN untuk rakyat sebagai pemborosan dan bakar anggaran”, jelas Haris.
“Dan menurut kami, gerakan sosial yang anti alokasi APBN untuk rakyat, menolak MBG, kampung nelayan, sekolah rakyat, dll adalah anomali paling ekstrim dalam tradisi gerakan sosial. Saya yakin gerakan seperti ini tidak akan pernah mendapat simpati dan dukungan luas rakyat”, lanjut Haris.
Haris menjelaskan jika ada para pejabat pengkhianat negara yang melakukan korupsi terhadap kebijakan yang pro rakyat tersebut, mestinya korupsinya saja yang kita berantas. Bukan programnya yang dihentikan.
“Bahkan sejumlah program bantuan sosial pemerintah yang sudah berlangsung lama saja masih saja dikorupsi. Apalagi program MBG yang baru dirintis dan merupakan pengalaman pertama negara kita mengelola makan bergizi gratis untuk pelajar”, ujar Haris.
Haris Haris menantang para pengkritik kebijakan pemerintah untuk menyampaikan konstruksi pandangan mereka yang membedakannya dengan pandangan dan kebijakan Presiden Prabowo.
“Saya tidak yakin mereka tidak punya kapasitas intelektual untuk meng-anti tesis pandangan dan kebijakan Presiden Prabowo”, tantang Haris menutup percakapan. (Lia Hambali)
