Gunungsitoli, AgaraNews.Net / Dugaan pemotongan gaji terhadap pekerja outsourcing di Bandara Binaka, Nias, terus menjadi sorotan publik dan kini memicu desakan agar Pemerintah Kota Gunungsitoli bersama DPRD segera mengambil langkah tegas. Kasus yang menyeret nama CV Muara Kasih itu bahkan telah viral dan menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat Kepulauan Nias.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Desakan tersebut muncul setelah sejumlah pekerja outsourcing mengaku menerima gaji lebih kecil dibanding angka yang tercatat dalam sistem BPJS Ketenagakerjaan. Publik menilai persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut hak pekerja serta dugaan ketidaktransparanan dalam sistem pengupahan tenaga kerja di lingkungan Bandara Binaka.
Andrian Alexander Zebua, Salah seorang Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) di kepulauan Nias, meminta DPRD Kota Gunungsitoli segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan memanggil Kepala Bandara Binaka dan Direktur CV Muara Kasih guna memberikan penjelasan secara terbuka. Langkah itu dianggap penting untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap aturan ketenagakerjaan maupun hak-hak pekerja outsourcing.
“DPRD jangan diam. Ini sudah menjadi perhatian publik dan harus dibuka secara terang agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Kepala Bandara dan pihak perusahaan harus dipanggil untuk menjelaskan persoalan ini,” ujar Alexander di Gunungsitoli, Minggu (17/5/2026).
Masyarakat juga mendesak Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Dinas Ketenagakerjaan segera melakukan pemeriksaan terhadap mekanisme pengupahan dan potongan gaji yang diterapkan perusahaan. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan diminta turut melakukan audit terkait kesesuaian data gaji pekerja dengan nominal yang diterima setiap bulan.
Kasus ini dinilai bukan lagi persoalan internal perusahaan semata, melainkan menyangkut perlindungan tenaga kerja dan pengawasan terhadap perusahaan outsourcing yang beroperasi di fasilitas publik strategis seperti bandara. Jika tidak segera ditangani, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memicu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan tenaga kerja di wilayah Kepulauan Nias. (Tim)
